PALEMBANG - Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Sumatra Selatan (Sumsel), menyimpulkan perlu konsolidasi masyarakat sipil untuk mendorong pengusutan korupsi tanpa pandang bulu.
Mereka membahas berbagai permasalahan korupi maupun penegakan hukum di Indonesia sekarang ini yang dinilai buruk, karena telah melibatkan oknum institusi penegak hukum untuk menyelewengkan penanganan perkara, terutama bagi para pelaku korupsi.
Padahal bangsa Indonesia, dengan ujung tombak apara penegak hukum, harus bersama-sama berupaya mewujudkan Indonesia bersatu yang bebas korupsi.
Anwar Sadat, Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, mengatakan pertemuan itu untuk menyatukan kekuatan dari semua lapisan masyarakat umum, organisasi massa, LSM serta mahasiswa bersama-sama memperjuangkan agar persoalaan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang terjadi dapat cepat diselesaikan.
"Pertemuan ini tidak berbicara hanya mewakili kepentingan sekelompok orang atau golongan saja, melainkan mengatasnamakan seluruh masyarakat khususnya Sumsel, agar terlepas dari permasalahan penegakan hukum yang buruk di sini," kata dia pula.
Menurut Sadat, persoalan penegakan hukum yang buruk itu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga sistem peradilan di negeri ini.
Dalam kasus korupsi, juga begitu besar uang negara dan merupakan uang rakyat telah diselwengkan hanya untuk kepentingan segelintir orang, sehingga harus segera dihentikan, kata dia lagi.
Sadat menyebutkan, kasus Bank Century, kontroversi penanganan Bibit-Chandra, hingga persoalan korupsi di tingkat lokal yang terjadi saat ini, cukup meresahkan masyarakat.
Ia juga menilai, buruknya sistem peradilan yang kian mencuat ke permukaan, juga merupakan citra buruk bagi setiap institusi penegak hukum, dan ini pasti akan berujung pada tidak berjalan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
"Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa serta masyarakat, maka diskusi yang serupa perlu diarahkan pada penguatan barisan dengan membentuk diskusi-diskusi lebih intensif di tingkatan masing-masing," ujar Sadat lagi.
Jimi Ginting, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengatakan, diskusi itu merupakan hal yang sangat penting untuk menyikapi sistem penegakan hukum yang buruk, sebagai sosial kontrol bagi penegak hukum dan pemerintah.
Ia mengharapkan, pada akhirnya dapat terbentuk unsur yang merupakan aliansi bersama masyarakat untuk mendorong percepatan dalam mengusut korupsi baik di pemerintahan maupun lingkungan perguruan tinggi, serta menghentikan maraknya mafia peradilan di lingkungan institusi penegak hukum di negeri ini.
Sumber : http://www.waspada.co.id, 28 November 2009 18:19
Mereka membahas berbagai permasalahan korupi maupun penegakan hukum di Indonesia sekarang ini yang dinilai buruk, karena telah melibatkan oknum institusi penegak hukum untuk menyelewengkan penanganan perkara, terutama bagi para pelaku korupsi.
Padahal bangsa Indonesia, dengan ujung tombak apara penegak hukum, harus bersama-sama berupaya mewujudkan Indonesia bersatu yang bebas korupsi.
Anwar Sadat, Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, mengatakan pertemuan itu untuk menyatukan kekuatan dari semua lapisan masyarakat umum, organisasi massa, LSM serta mahasiswa bersama-sama memperjuangkan agar persoalaan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang terjadi dapat cepat diselesaikan.
"Pertemuan ini tidak berbicara hanya mewakili kepentingan sekelompok orang atau golongan saja, melainkan mengatasnamakan seluruh masyarakat khususnya Sumsel, agar terlepas dari permasalahan penegakan hukum yang buruk di sini," kata dia pula.
Menurut Sadat, persoalan penegakan hukum yang buruk itu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga sistem peradilan di negeri ini.
Dalam kasus korupsi, juga begitu besar uang negara dan merupakan uang rakyat telah diselwengkan hanya untuk kepentingan segelintir orang, sehingga harus segera dihentikan, kata dia lagi.
Sadat menyebutkan, kasus Bank Century, kontroversi penanganan Bibit-Chandra, hingga persoalan korupsi di tingkat lokal yang terjadi saat ini, cukup meresahkan masyarakat.
Ia juga menilai, buruknya sistem peradilan yang kian mencuat ke permukaan, juga merupakan citra buruk bagi setiap institusi penegak hukum, dan ini pasti akan berujung pada tidak berjalan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
"Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa serta masyarakat, maka diskusi yang serupa perlu diarahkan pada penguatan barisan dengan membentuk diskusi-diskusi lebih intensif di tingkatan masing-masing," ujar Sadat lagi.
Jimi Ginting, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengatakan, diskusi itu merupakan hal yang sangat penting untuk menyikapi sistem penegakan hukum yang buruk, sebagai sosial kontrol bagi penegak hukum dan pemerintah.
Ia mengharapkan, pada akhirnya dapat terbentuk unsur yang merupakan aliansi bersama masyarakat untuk mendorong percepatan dalam mengusut korupsi baik di pemerintahan maupun lingkungan perguruan tinggi, serta menghentikan maraknya mafia peradilan di lingkungan institusi penegak hukum di negeri ini.
Sumber : http://www.waspada.co.id, 28 November 2009 18:19
