Oleh: Alfitra Salam [2]
Pengantar
Keterkaitan kebudayaan Melayu dan pengembangan kepariwisataan dalam perspektif internasional merupakan wilayah yang sangat strategis yang membutuhkan terobosan kebijakan politik kepariwisataan. Persoalannya adalah bagaimana pelaku-pelaku yang terlibat dalam dunia kepariwisataan mampu merumuskan format kerja sama yang tepat sehingga industri pariwisata dalam perspektif dunia Melayu menjadikan komitmen dan menjadi agenda pariwisata bersama. Komitmen ini tentunya harus didukung pula oleh kebijakan pariwisata masing-masing pemerintahan nasional serta pemerintah daerah masing-masing negara.
Dalam upaya mendorong ke arah sana, pelaku-pelaku yang berkaitan dengan pariwisata dunia Melayu harus mampu memberi keyakinan kepada pemerintah serta memberikan solusi yang tepat, sehingga menjadikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Apalagi dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah harus memiliki keberanian dan inovasi yang mampu menjadikan "Pariwisata Melayu" sebagai ujung tombak dalam pengembangan investasi pariwisata ini. Oleh karena itu, keterkaitan pariwisata Melayu ini hendaknya ditopang juga dengan sektor keuangan, promosi, keterkaitan dengan sektor lainnya, dan kerja sama yang mesra antara pelaku-pelaku pariwisata dunia Melayu.
Bom Bali dan Dunia Melayu
Bencana Bom Bali yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa dunia pariwisata menjadi penting dan membutuhkan perhatian yang serius. Peristiwa tersebut bukan saja membawa dampak kepada kepariwisataan di Pulau Bali saja, tetapi hampir di seluruh destinasi pariwisata di Indonesia.
Sejak tragedi yang mengerikan tersebut, hampir semua sektor pemerintah (dan juga swasta) memberi perhatian agar Bali kembali menjadi pulih dan para pelancong kembali ke Bali. Sikap "all out" pemerintah untuk mengembalikan citra Bali yang aman menunjukkan kepada kita bahwa ternyata pemerintah tidak memiliki alternatif lain untuk meningkatkan pariwisata kecuali Bali. Peristiwa ini juga memberi gambaran kepada kita bahwa ternyata kita belum mampunyai sisi lain kecuali Bali untuk mengangkat dunia pariwisata Indonesia.
Persoalannya mungkin agak lain, kalau pemerintah memiliki alternatif lain (selain Bali) yang mampu menjadi andalan utama dalam dunia pariwisata. Ini juga membukakan kepada kita semua bahwa "Bali adalah segalanya" dan menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah tidak memberi perhatian kepada daerah atau kebudayaan lainnya. Dari beberapa pandangan kritis ini memperlihatkan kepada kita bahwa tantangan yang sangat serius bagi pariwisata (kebudayaan) Melayu adalah bagaimana kita mampu menjadikan "Melayu" itu sendiri menjadi bagian dari pariwisata dan menjadi alternatif dalam mengisi devisa negara. Dalam forum ini kita berharap dapat dirumuskan format kerja sama yang menjadi agenda yang bukan saja menjadi agenda nasional, tetapi juga agenda negara-negara yang memiliki kebudayaan Melayu yang kuat.
Identitas Melayu dan Kesenjangan Kebijakan Parawisata
Pertanyaan yang selalu menjadi persoalan klasik bagi kita adalah apa yang bisa dijual dari pariwisata kebudayaan Melayu ini sehingga menjadi daya tarik tertentu bagi pelancong internasional? Mungkin juga sebagian masyarakat akan menjadi bingung jika pergi ke Riau dan ingin melihat apa yang dinamakan pariwisata Melayu. Kerajaan Siak yang menjadi andalan Riau, mungkin dapat menjadi andalan Riau dalam mempromosikan pariwisata daerah ini. Tetapi apakah selama ini pemerintah sudah memberi perhatian kepada peninggalan Kerajaan Siak? Dan bagaimana dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, apakah juga sudah berhasil mengangkat peninggalan kerajaan masa lalu untuk dijadikan ujung tombak pariwisata? Harus kita akui bahwa ternyata pemerintah daerah yang memiliki kebudayaan Melayu belum mampu mengangkat sebagai andalan pariwisata.
Dalam menganalisis permasalahan di atas tentunya kita tidak menjatuhkan kesalahan semata-mata kepada pemerintah daerah. Apa yang kita alami sebenarnya adalah terdapatnya kesenjangan kebijakan kepariwisataan pemerintah Indonesia yang terlalu memberi perhatian kepada kebudayaan lainnya sehingga terjadi ketidak-seimbangan dalam mempromosikan pariwisata. Mungkin dalam bahasa yang lebih lugas kita dapat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya memperhatikan kebudayaan Jawa-Hindu, dan tidak memberi perhatian kepada pariwisata daerah yang memiliki ciri khas Melayu.
Kesenjangan kebijakan pariwisata ini tentunya tidak relevan lagi ketika Indonesia sudah mengalami reformasi politik dan pemerintah sudah melakukan kebijakan otonomi daerah bagi seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah daerah sudah dapat melakukan inovasi dan perubahan-perubahan sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Propinsi Riau sendiri (sebelum kebijakan otonomi daerah) sudah mengangkat kebudayaan Melayu dalam visi pembangunan 2020. Visi pembangunan yang sangat strategis ini hendaknya dapat diterjemahkan secara operasional bagi pelaku-pelaku kebudayaan Melayu dalam mengangkat pariwisata di daerah Riau ini.
Dalam menerjemahkan visi 2020 dalam dunia pariwisata (kebudayaan Melayu) ini hendaknya dipikirkan bagaimana keterkaitan kegiatan pariwisata ini dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat daerah. Sehingga yang perlu dirumuskan dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana kita menyinergikan pariwisata dengan sektor lainnya sehingga masyarakat lokal sangat tergantung kepada ekonomi dan bisnis dunia pariwisata itu.
Dunia Melayu dan Format Kerjasama: Perlu Terobosan
Harus kita akui secara jujur bahwa jaringan kepariwisataan dunia Melayu selama ini belum terformat secara baik. Selama ini tidak ada kebijakan khusus yang memberi tempat kepada bisnis pariwisata dalam konteks regional. Meskipun sudah ada kerja sama sesama sastrawan, cendekiawan, dan elemen masyarakat lainnya dalam dunia Melayu, tetapi belum berhasil memberikan kontribusi dalam kepariwisataan Melayu. Meskipun demikian, pertemuan dunia Melayu ini merupakan langkah awal yang paling baik dalam menyusun agenda bersama untuk mengangkat dunia pariwisata Melayu. Oleh karena itu, ada baiknya dibentuk sekretariat bersama pariwisata dunia Melayu yang melibatkan pelaku-pelaku bisnis pariwisata.
Malaysia yang kita kenal sebagai salah satu kebudayaan Melayu yang sudah cukup maju dapat mengambil peran besar dalam mengembangkan pariwisata Melayu. Mungkin dalam hal ini kita membuka kembali format kerja sama Sijori (Singpura-Johor-Riau) sebagai inspirasi yang dapat membuka peluang kerja sama pariwisata. Di sini yang paling penting adalah bagaimana memberikan arti posisi yang tepat dalam proses ekonomi yang berjalan selama ini kepada aktivitas pariwisata dunia Melayu. Dalam hal ini yang diperlukan adalah bagaimana bisnis dunia Melayu ini dapat memberi keyakinan kepada pemerintah bahwa ini akan membawa kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara.
Tidak Sekadar Wacana
Bagaimanapun juga bencana Bom Bali ini memberikan dorongan bagi kita untuk menjadikan dunia Melayu sebagai alternatif dan bagian dari kebijakan pariwisata nasional dan regional. Tentunya kita tidak harus meniru gaya Bali dengan Pantai Kuta-nya atau cara¬-cara dunia gemerlapan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Pariwisata yang bernafaskan religius mungkin perlu dirumuskan secara tepat, kalau tidak kita akan mengulangi bencana pariwisata yang akan merugikan imej dunia Melayu. Kita berharap forum ini tidak berhenti sampai wacana saja, tetapi hendaknya benar-benar memiliki komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
______________________________________
[1] Tulisan ini disampaikan pada Seminar Budaya Melayu se-Dunia tahun 2003 dalam rangka Festival Budaya Melayu se-Dunia yang diselenggarakan pada tahun 2003 di kota Pekanbaru.
[2] Alfitra Salam: adalah Ahli Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Pengantar
Keterkaitan kebudayaan Melayu dan pengembangan kepariwisataan dalam perspektif internasional merupakan wilayah yang sangat strategis yang membutuhkan terobosan kebijakan politik kepariwisataan. Persoalannya adalah bagaimana pelaku-pelaku yang terlibat dalam dunia kepariwisataan mampu merumuskan format kerja sama yang tepat sehingga industri pariwisata dalam perspektif dunia Melayu menjadikan komitmen dan menjadi agenda pariwisata bersama. Komitmen ini tentunya harus didukung pula oleh kebijakan pariwisata masing-masing pemerintahan nasional serta pemerintah daerah masing-masing negara.
Dalam upaya mendorong ke arah sana, pelaku-pelaku yang berkaitan dengan pariwisata dunia Melayu harus mampu memberi keyakinan kepada pemerintah serta memberikan solusi yang tepat, sehingga menjadikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Apalagi dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah harus memiliki keberanian dan inovasi yang mampu menjadikan "Pariwisata Melayu" sebagai ujung tombak dalam pengembangan investasi pariwisata ini. Oleh karena itu, keterkaitan pariwisata Melayu ini hendaknya ditopang juga dengan sektor keuangan, promosi, keterkaitan dengan sektor lainnya, dan kerja sama yang mesra antara pelaku-pelaku pariwisata dunia Melayu.
Bom Bali dan Dunia Melayu
Bencana Bom Bali yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa dunia pariwisata menjadi penting dan membutuhkan perhatian yang serius. Peristiwa tersebut bukan saja membawa dampak kepada kepariwisataan di Pulau Bali saja, tetapi hampir di seluruh destinasi pariwisata di Indonesia.
Sejak tragedi yang mengerikan tersebut, hampir semua sektor pemerintah (dan juga swasta) memberi perhatian agar Bali kembali menjadi pulih dan para pelancong kembali ke Bali. Sikap "all out" pemerintah untuk mengembalikan citra Bali yang aman menunjukkan kepada kita bahwa ternyata pemerintah tidak memiliki alternatif lain untuk meningkatkan pariwisata kecuali Bali. Peristiwa ini juga memberi gambaran kepada kita bahwa ternyata kita belum mampunyai sisi lain kecuali Bali untuk mengangkat dunia pariwisata Indonesia.
Persoalannya mungkin agak lain, kalau pemerintah memiliki alternatif lain (selain Bali) yang mampu menjadi andalan utama dalam dunia pariwisata. Ini juga membukakan kepada kita semua bahwa "Bali adalah segalanya" dan menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah tidak memberi perhatian kepada daerah atau kebudayaan lainnya. Dari beberapa pandangan kritis ini memperlihatkan kepada kita bahwa tantangan yang sangat serius bagi pariwisata (kebudayaan) Melayu adalah bagaimana kita mampu menjadikan "Melayu" itu sendiri menjadi bagian dari pariwisata dan menjadi alternatif dalam mengisi devisa negara. Dalam forum ini kita berharap dapat dirumuskan format kerja sama yang menjadi agenda yang bukan saja menjadi agenda nasional, tetapi juga agenda negara-negara yang memiliki kebudayaan Melayu yang kuat.
Identitas Melayu dan Kesenjangan Kebijakan Parawisata
Pertanyaan yang selalu menjadi persoalan klasik bagi kita adalah apa yang bisa dijual dari pariwisata kebudayaan Melayu ini sehingga menjadi daya tarik tertentu bagi pelancong internasional? Mungkin juga sebagian masyarakat akan menjadi bingung jika pergi ke Riau dan ingin melihat apa yang dinamakan pariwisata Melayu. Kerajaan Siak yang menjadi andalan Riau, mungkin dapat menjadi andalan Riau dalam mempromosikan pariwisata daerah ini. Tetapi apakah selama ini pemerintah sudah memberi perhatian kepada peninggalan Kerajaan Siak? Dan bagaimana dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, apakah juga sudah berhasil mengangkat peninggalan kerajaan masa lalu untuk dijadikan ujung tombak pariwisata? Harus kita akui bahwa ternyata pemerintah daerah yang memiliki kebudayaan Melayu belum mampu mengangkat sebagai andalan pariwisata.
Dalam menganalisis permasalahan di atas tentunya kita tidak menjatuhkan kesalahan semata-mata kepada pemerintah daerah. Apa yang kita alami sebenarnya adalah terdapatnya kesenjangan kebijakan kepariwisataan pemerintah Indonesia yang terlalu memberi perhatian kepada kebudayaan lainnya sehingga terjadi ketidak-seimbangan dalam mempromosikan pariwisata. Mungkin dalam bahasa yang lebih lugas kita dapat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya memperhatikan kebudayaan Jawa-Hindu, dan tidak memberi perhatian kepada pariwisata daerah yang memiliki ciri khas Melayu.
Kesenjangan kebijakan pariwisata ini tentunya tidak relevan lagi ketika Indonesia sudah mengalami reformasi politik dan pemerintah sudah melakukan kebijakan otonomi daerah bagi seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah daerah sudah dapat melakukan inovasi dan perubahan-perubahan sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Propinsi Riau sendiri (sebelum kebijakan otonomi daerah) sudah mengangkat kebudayaan Melayu dalam visi pembangunan 2020. Visi pembangunan yang sangat strategis ini hendaknya dapat diterjemahkan secara operasional bagi pelaku-pelaku kebudayaan Melayu dalam mengangkat pariwisata di daerah Riau ini.
Dalam menerjemahkan visi 2020 dalam dunia pariwisata (kebudayaan Melayu) ini hendaknya dipikirkan bagaimana keterkaitan kegiatan pariwisata ini dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat daerah. Sehingga yang perlu dirumuskan dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana kita menyinergikan pariwisata dengan sektor lainnya sehingga masyarakat lokal sangat tergantung kepada ekonomi dan bisnis dunia pariwisata itu.
Dunia Melayu dan Format Kerjasama: Perlu Terobosan
Harus kita akui secara jujur bahwa jaringan kepariwisataan dunia Melayu selama ini belum terformat secara baik. Selama ini tidak ada kebijakan khusus yang memberi tempat kepada bisnis pariwisata dalam konteks regional. Meskipun sudah ada kerja sama sesama sastrawan, cendekiawan, dan elemen masyarakat lainnya dalam dunia Melayu, tetapi belum berhasil memberikan kontribusi dalam kepariwisataan Melayu. Meskipun demikian, pertemuan dunia Melayu ini merupakan langkah awal yang paling baik dalam menyusun agenda bersama untuk mengangkat dunia pariwisata Melayu. Oleh karena itu, ada baiknya dibentuk sekretariat bersama pariwisata dunia Melayu yang melibatkan pelaku-pelaku bisnis pariwisata.
Malaysia yang kita kenal sebagai salah satu kebudayaan Melayu yang sudah cukup maju dapat mengambil peran besar dalam mengembangkan pariwisata Melayu. Mungkin dalam hal ini kita membuka kembali format kerja sama Sijori (Singpura-Johor-Riau) sebagai inspirasi yang dapat membuka peluang kerja sama pariwisata. Di sini yang paling penting adalah bagaimana memberikan arti posisi yang tepat dalam proses ekonomi yang berjalan selama ini kepada aktivitas pariwisata dunia Melayu. Dalam hal ini yang diperlukan adalah bagaimana bisnis dunia Melayu ini dapat memberi keyakinan kepada pemerintah bahwa ini akan membawa kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara.
Tidak Sekadar Wacana
Bagaimanapun juga bencana Bom Bali ini memberikan dorongan bagi kita untuk menjadikan dunia Melayu sebagai alternatif dan bagian dari kebijakan pariwisata nasional dan regional. Tentunya kita tidak harus meniru gaya Bali dengan Pantai Kuta-nya atau cara¬-cara dunia gemerlapan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Pariwisata yang bernafaskan religius mungkin perlu dirumuskan secara tepat, kalau tidak kita akan mengulangi bencana pariwisata yang akan merugikan imej dunia Melayu. Kita berharap forum ini tidak berhenti sampai wacana saja, tetapi hendaknya benar-benar memiliki komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
______________________________________
[1] Tulisan ini disampaikan pada Seminar Budaya Melayu se-Dunia tahun 2003 dalam rangka Festival Budaya Melayu se-Dunia yang diselenggarakan pada tahun 2003 di kota Pekanbaru.
[2] Alfitra Salam: adalah Ahli Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
