Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindu dalam abad ke-7. pada masa Kerajaan Sriwijaya pula Bangka termasuk pula sebagai daerah yang takluk dari kerajaan yang besar itu. Demikian pula kerajaan Majapahit dan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka.
Namun pada masa itu pulau Bangka baru sedikit mendapat perhatian, meskipun letaknya yang strategis ditengah-tengah alur lalu lintas setelah orang-orang daratan Asia maupun Eropa berlomba-lomba ke Indonesia dengan ditemukannya rempah-rempah. Kurangnya perhatian dari para bajak laut yang menimbulkan penderitaan bagi penduduknya.
Untuk mengatasi kekacauan yang terjadi, Sultan Johor dengan sekutunya Sutan dan Raja Alam Harimau Garang. Setelah melakukan tugasnya dengan baik, juga mengembangkan Agama Islam ditempat kedudukannya masing-masing Kotawaringin dan Bangkakota. Namun sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, kemudian kembali pulau Bangka menjadi sarang kaum bajak laut.
Karena merasa turut dirugikan dengan dirampasnya kapal-kapalmya maka Sultan Banten mengirimkan Bupati Nusantara untuk membasmi bajak-bajak laut tersebut, kemudian Bupati Nusantara untuk beberapa lama memerintah Bangka dengan gelar Raja Muda. Diceritakan pula bahwa Panglima Banten, Ratu Bagus yang terpaksa mundur dari pertikaiannya dengan Sultan Palembang, menuju ke Bangka Kota dan wafat disana.
Setelah Bupati Nusantara wafat, kekuasaan jatuh ketangan putri tunggalnya dan karena putrinya ini dikawinkan dengan Sultan Palembang, Abdurrachman (1659-1707), dengan sendirinya pulau Bangka menjadi bagian dari Kesultanan Palembang.
Pada tahun 1707 Sultan Abdurrachman wafat, dan ia digantikan oleh putranya Ratu Muhammad Mansyur (1707-1715).
Namun Ratu Anum Kamaruddin adik kandung Ratu Muhammad Mansyur kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Palembang, menggantikan abangnya (1715-1724), walaupun abangnya telah berpesan sebelum wafat, supaya putranya Mahmud Badaruddin menyingkir ke Johor dan Siantan, sekalipun secara formal sudah diangkat juga rakyat menjadi Sultan Palembang.
Tetapi pada tahun 1724 Mahmud Badaruddin dengan bantuan Angkatan Perang Sultan Johor merebut kembali Palembang dari pamannya.
Kekuasaan atas pulau Bangka selanjutnya diserahkan oleh Mahmud Badaruddin kepada Wan Akup, yang sejak beberapa waktu telah pindah dari Siantan ke Bangka bersama dua orang adiknya Wan Abduljabar dan Wan Serin.
Kemudian atas dasar Konversi London tanggal 13 Agustus 1814, Belanda menerima kembali dari Inggris daerah-daerah yang pernah didudukinya ditahun 1803 termasuk beberapa daerah Kesultanan Palembang. Serah terima dilakukan antara M.H. Court (Inggris) dengan K. Heynes (Belanda) di Mentok pada tanggal 10 Desember 1816.
Kecurangan-kecurangan, pemerasan-pemerasan, pengurasan dan pengangkutan hasil Timah yang tidak menentu, yang dilakukan oleh VOC dan Ingris (EIC) akhirnya sampailah pada situasi hilangnya kesabaran rakyat. Apalagi setelah kembali kepada Belanda. Yang mulai menggali timah secara besar-besaran dan ang sama sekali tidak memikirkan nasib pribumi. Perang gerilya yang dilakukan di Musi Rawas untuk melawan Belanda, juga telah membangkitkan semangat perlawanan rakyat di Pulau Bangka dan Belitung.
Maka pecahlah pemberontakan-pemberontakan, selama bertahun-tahun rakyat Bangka mengadakan perlawanan, berjuang mati-matian utnuk mengusir Belanda dari daerahnya, dibawah pimpinan Depati Merawang, Depati Amir, Depati Bahrin, dan Tikal serta lainnya.
Kemudian istri Mahmud Badaruddin yang karena tidak serasi berdiam di Palembang diperkenankan suaminya menetap di Bangka dimana disebutkan bahwa istri Sultan Mahmud ini adalah anak dari Wan Abduljabar. Sejarah menyebutkan bahwa Wan Abduljabar adalah putra kedua dari abdulhayat seorang kepercayaan Sultan Johor untuk pemerintahan di Siantan, Abdulhayat ini semula adalah seorang pejabat tinggi kerajaan Cina bernama Lim Tau Kian, yang karena berselisih paham lalu melarikan diri ke Johor dan mendapat perlindungan dari Sultan. Ia kemudian masuk agama Islam dengan sebutan Abdulhayat, karena keahliannya diangkat oleh Sultan Johor menjadi kepala Negeri di Siantan.
Sekitar tahun 1709 diketemukan timah, yang mula-mula digali di Sungai Olin di Kecamatan Toboali oleh orang-orang johor atas pengalaman mereka di semenanjung Malaka. Dengan diketemukannya timah ini, mulailah pulau Bangka disinggahi oleh segala macam perahu dari Asia maupun Eropa. Perusahaan-perusahaan penggalian timah pun semakin maju, sehingga Sultan Palembang mengirimkan orang-orangnya ke Semenanjung Negeri Cina untuk mencari tenaga-tenaga ahli yang kian terasa sangat diperlukan.
Pada tahun 1717 mulai diadakan perhubungan dagang dengan VOC untuk penjualan timah. Dengan bantuan kompeni ini, Sultan Palembang berusa membasmi bajak-bajak laut dan penyelundupan-penyelundupan timah. Pada tahun 1755 pemerintah Belanda mengirimkan misi dagangnya ke Palembang yang dipimpin oleh Van Haak, yang bermaksud untuk meninjau hasil timaha dan lada di Bangka. Pada sekitar tahun 1722 VOC mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Sultan Ratu Anum Kamaruddin untuk membeli timah monopoli, dimana menurut laporan Van Haak perjanjian antara pemerintah Belanda dan Sultan Palembang berisi :
- Sultan hanya menjual timahnya kepada kompeni
- Kompeni dapat membeli timah sejumlah yang diperlukan.
Sebagai akibat perjanjian inilah kemudian banyak timah hasil pulau Bangka dijual dengan cara diselundupkan.
Selanjutnya tahun 1803 pemerintah Belanda mengirimkan misi lagi yang dipimpin oleh V.D. Bogarts dan Kapten Lombart, yang bermaksud mengadakan penyelidikan dengan seksama tentang timah di Bangka.
Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 telah membawa nasib lain bagi pulau Bangka. Pada tanggal itu ditandatanganilah akta penyerahan dari pihak Belanda kepada pihak Inggris, dimana pulau Jawa dan daerah-daerah takluknya, Timor, Makasar, dan Palembang berikut daerah-daerah taklluknya menjadi jajahan Inggris.
Raffles mengirimkan utusannya ke Palembang untuk mengambil alih Loji Belanda di Sungai Aur, tetapi mereka ditolak oleh Sultan Mahmud Badaruddin II, karena kekuasaan Belanda di Palembang sebelum kapitulasi Tuntang sudah tidak ada lagi. Raffless merasa tidak senang dengan penolakan Sultan dan tetap menuntut agar Loji Sungai Aur diserahkan, juga menuntut agar Sultan menyerahkan tambang-tambang timah di pulau Bangka dan Belitung.
Pada tanggal 20 Maret 1812 Raffles mengirimkan Ekspedisi ke Palembang yang dipimpin oleh Jendral Mayor Roobert Rollo Gillespie. Namun Gillespie gagal bertemu dengan Sultan lalu Inggris mulai melaksanakan politik "Devide et Impera"nya. Gillespie mengangkat Pangeran Adipati sebagai Sultan Palembang denga gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (tahun 1812).
Sebagai pengakuan Inggris terhadap Sultan Ahmad Najamuddin II dibuatlah perjanjian tersendiri agar pulau Bangka dan Belitung diserahkan kepada Inggris. Dalam perjalanan pulang ke Betawi lewat Mentok oleh Gillespie, kedua pulau itu diresmikan menjadi jajahan Inggris dengan diberi nama "Duke of Island" (20 Mei 1812).
Proses Pembentukan Daerah Tingkat II Bangka
1. Selama lebih dari seratus tahun, Bangka dikepalai oleh Residen secara administratif dan taktis operasional berada dibawah Pemerintahan Pusat di Batavia (Jakarta). Demikian juga Belitung yang pada mulanya merupakan suatu Asisten Residence, berdiri sendiri langsung dibawah Pemerintah Pusat.2. Atas dasar ordonansi tanggal 2 Desember 1933 (Stbl.No.565), terhitung dari tanggal 11 Maret 1933 terbentuklah “Residentie Bangka en Ouderhoregheden” yang menetapkan Biliton (Belitung) menjadi salah sebuah “Onderafdeling” dikepalai oleh seorang “Controleur” dengan pangkat Asisten Residen dari Kerisidenan Bangka, berikut pulau-pulau lain sekitarnya. Pulau Bangka sendiri terbagi dalam 5 Onderafdeling, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Controleur. Lima Onderafdeling kemudian menjadi kewedanan residen Bangka yang terakhir menjelang perang dunia kedua adalah P. Brouwer.
3. Ketika kekuasaan kolonial Belanda atas kepulauan Indonesia direbut oleh Nippon dalam tahun 1942, semasa berkobarnya perang Asia Timur Raya, Kerisidenan Bangka-Belitung diperintah oleh Pemerintah Militer yang dinamakan “ Bangka Biliton Gunseibu”. Pemerintah Administratif menurut system pemerintahan Belanda diteruskan, dengan mengganti nama/istilah saja, yaitu dengan istilah-istilah Jepang dan atau Indonesia.
Demikianlah Residence menjadi “Chokan” dan Controleur menjadi “Sidokan”. Namun disamping petugas-petugas Jepang diangkat pembantu-pembantu bangsa Indonesia seperti “Gunco” dan “Fuku Gunco”.
4. Pada waktu Dai Nippon sudah terdesak didalam peperangan melawan Sekutu, barulah di Bangka diadakan semacam DPRD, yang dinamakan Bangka Syu Sangikai. Yang diketuai oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo.
5. Setelah Jepang ditaklukkan oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 kemudian diikuti dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas inisiatif tokoh-tooh Sumatera Selatan dibentuklah Pemerintahan Otonomi Sumatera Selatan dibawah pimpinan Gubernur Militer. Dan pulau Bangka termasuk didalamnya, dimana pimpinan pemerintaan dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, bekas ketua Bangka Syu Sangikai, dengan gelar Residen yang dibantu oleh seorang asisten residen dan seorang Kontrolir yang duperbantukan.
6. Let. Gouveneur General Nederlandsch Indie mempergunakan kekuasaannya menjadi daerah otonom dengan membentuk Dewan Bangka Sementara (Voorlopige Bangka Raad) dengan surat keputusan tanggal 10 Desember 1946 nomor 8 (Stbl.1946.Nomor 38). Dewan Bangka Sementara ini merupakan Lembaga Pemerintah tertinggi dalam bidang otonomi, dibuka dengan resmi pada tanggal 10 Februari 1947, dengan ketua diangkat Mamsyarif Datuk Bendaharo Lelo sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari 16 orang.
7. Sepuluh bulan kemudian “Dewan Bangka Sementara” ini ditetapkan menjadi “Dewan Bangka” yang tidak bersifat sementara lagi, dengan surat keputusan Lt. GG. Ned. Indie tanggal 12 Juli 1947 Nomor 7 (Stbl. 1947 Nomor 123). Dilantik tanggal 11 Nopember 1947, dengan ketua dan anggota-anggota Dewan Bangka Sementara itu juga. Setelah Masyarif meninggal, diangkatlah Saleh Ahmad, Sekretaris dari Dewan tersebut sebagai ketua.
8. Dalam bulan Januari 1948 Dewan Bangka bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam suatu federasi Bangka Belitung. Riau (BABERI), yang disahkan oleh Lt. GG. Ned. Indie dengan surat keputusan tanggal 23 Januari 1948 nomor 4 (Stbl. 1948 No. 123), yang kemudian disahkan menjadi salah satu Negara Bagian dalam pemerintahan federal RIS. Hal ini ternyata tidak berlangsung lama, dengan keputusan Presiden RIS No. 141 tahun 1950, Negara Bagian ini disatukan kembali dalam Negara RI, sehingga berlaku UU Nomor 22 Tahun 1948 dalam wilayah ini.
9. Pada tanggal 21 April 1950 datanglah ke Bangka Perdana Menteri Dr. Halim beserta rombongannya yang terdiri dari 18 orang, diantaranya Dr. Mohd. Isa – Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 22 April bertempat di Kerisidenan diserahkanlah pemerintahan atas Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan demikian bubarlah Dewan Bangka dan pemerintahan setempat dipimpin oleh R. Soemardjo yang ditetapkan pemerintah RI sebagai Residen Bangka Belirung dengan kedudukan di Pangkalpinang. Bangka sendiri menjadi Kabupaten, dengan 5 wilayah kewedanan, masing-masing Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Mentok dan Toboali dan 13 wilayah kecamatan. Sebagai Bupati yang pertama ditunjuk R.Soekarta Martaatmadja. Penetapan Bangka sebagai daerah Otonom Kabupaten didasarkan atas UU darurat No. 2,5 dan 6 tahun 1956.
10. Dalam rangka penyesuaian dengan UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka ketiga UU darurat ini diganti dengan UU No. 28 tahun 1959. Undang-undang inilah kemudian disebut sebagai dasar hukum pembentukan Daerah Tingkat II Bangka dan dijelaskan pemisahan Kabupaten Bangka dengan Kotapraja Pangkalpinang.
Geografis & Wilayah
Luas WilayahKeadaan Iklim
Kabupaten Bangka beriklim tropis type A dengan variasi curah hujan antara 58,3 hingga 476,3 mm tiap bulan untuk tahun 2007, dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus.
Suhu rata-rata daerah Kbupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang menunjukkan variasi antara 26,0 derajat celsius. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara 77,4 hingga 87,3 persen pada tahun 2007.
Sementara intensitas penyinaran matahari pada tahun 2007 rata-rata bervariasi antara 30,0 hingga 70,4 persen dan tekanan udara antara 1008,1 hingga 1010,8 mb.
Keadaan Tanah
Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata dibawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti : pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lainnya. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:
4 % berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek podsolik coklat kekuning-kuningan dan litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
51 % berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk komplek batu pasir kwarsit dan Batuan plutonik Masam.
20 % lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi podsolik berasal dari komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
25 % rawa dan beancah/datar dengan jenis tanahnya asosiasi alluvial hedromotif dan glei humus serta regosol kelabu muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.
Hidrologi
Pada umumnya sungai-sungai didaerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yuang berada di tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat didaerah Kabupaten Bangka antara lain adalah : Sungai Baturusa, Sungai Layang dan lain-lain.
Fauna
Dikawasan hutan terdapat binatang liar seperti : Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Tringgiling, Napuh, Musang, Murai, tekukur, Pipit, Kalong, Elang, Ayam hutan dan tidak terdapat binatang buas seperti Gajah, Harimau dan lain-lain sebagainya.
Flora
Tumbuhan hutan terdapat bermacam-macam kayu seperti : Kayu Ramin, Meranti, Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Bitanggor, Meranti Rtawa, Cempedak Air, Mahang, Bakau dan lain-lain sebagainya.
Sumber : http://www.bangka.go.id
