Menurut pandangan Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, yang artinya social animal (makhluk sosial/makhluk berpolitik). Pandangan umum di muka bumi ini juga mengatakan bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lainya: memiliki akal dan pikiran, yang akan membantu manusia untuk bertahan hidup. Akal dan pikiran ini menjadi modal utama manusia untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya; tidak jarang manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan semuanya itu, bahkan sering mengabaikan hak-hak orang lain.
Dengan kelebihan dan keterbatasannya, manusia selalu berharap mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Untuk mendapatkan yang terbaik itu, sejarah mencatat dari mulai zaman praaksara sampai zaman sekarang manusia sering menumpahkan darah untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya.
Pada zaman praaksara, manusia sering mengadakan peperangan demi mendapatkan wilayah yang dikehendakinya. Perang antar suku, yang kalah harus pergi dari wilayahnya atau mengabdi kepada pemenang. Peperangan yang mereka lakukan sebenarnya hanya untuk mendapatkan harta, nama besar, dan kekuasaan, agar bangsa dan keturunannya menjadi orang yang besar, menguasai bangsa lain.
Catatatan sejarah pertama dalam bentuk prasasti di nusantara yang menyatakan perjalanan seorang raja "perang" yang berangka sekitar 682 M yaitu Prasasti Kedukan Bukit menceritakan tentang perjalanan Dapunta Hyang (Raja Sriwijaya) ke Mukha Upang dengan membawa sekitar dua puluh ribu pasukan. Tentang Dapunta Hyang dalam prasasti Kedukan Bukit ini memang tidak dapat disangkal tentang adanya sebuah ekspedisi militer yang dilakukan oleh Dapunta Hyang, sekaligus cikal bakal kebesaran kerajaan Sriwijaya.
Apa yang dilakukan Dapunta Hyang terhadap Mukha Upang, bisa dikatakan sebuah bentuk penyerangan terhadap wilayah lain dengan tujuan untuk mendapatkan wilayah yang lebih baik, sehingga akhinya dia mendapatkan nama besar, kekayaan dan kekuasaan. Melihat letak Mukha Upang yang berada di muara sungai besar dan dekat dengan lautan maka dia memprediksi wilayah itu akan menjadi wilayah yang besar, sebab perdagangan pada masa itu masih tergantung dengan lautan.
Keberadaan Prasasti Kedukan Bukit merupakan sebuah bukti ingin dikenangnya nama besar dia, karena sudah mampu menguasai Mukha Upang dan mendirikan kerajaan yang besar.
Prasasti Kedukan Bukit sampai saat ini memang masih menjadi bahan perdebatan yang alot berkenaan dengan kapan sebenarnya kerajaan Sriwjaya itu berdiri? G. Coedes menafsirkan sebagai prasasti ziarah raja guna memperoleh kekuatan gaib. Sedangkan N.J.Krom berpendapat sebagai berikut:
“Tidak semuanya terang, tetapi ziarah itu mencari kekuatan gaib itu mencolok sekali. Peristiwa itu cocok dengan pendapat umum di tempat-tempat lain. Mungkin hal itu berhubungan dengan peristiwa mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Suatu kenyataan ialah bahwa prasasti itu bermaksud untuk memperingati kejadian yang penting sekali untuk Negara”
Muhammad Yamin berpendapat bahwa Prasasti Kedukan Bukit berhubungan dengan peristiwa mendirikan Negara. Baru pada tahun 683 dipahat pemaklumatan proklamasi pembentukan kedaulatan Sriwijaya dengan resmi di atas batu Kedukan Bukit di Palembang. (Slamet Muljana: 1981, 70).
Pendapat-pendapat di atas akhirnya mendapat sanggahan dari Slamet Muljana yang mengatakan bahwa Prasasti Kedukan Bukit tidak mungkin bertalian dengan peristiwa mendirikan kerajaan Sriwijaya, karena pada tahun 670 kerajaan Sriwijaya telah berdiri dan mengirim utusan ke Cina. Prasasti Kedukan Bukit juga bukan prasasti siddhiyatra (tempat untuk memperingati ziarah raja guna memperoleh kekuatan gaib), karena Dapunta Hyang membawa tentara sebanyak dua puluh ribu; dua ratus koli dengan perahu dan seribu tiga ratu dua belas berjalan kaki. Prasasti Kedukan Bukit ditutup dengan kalimat Sriwijaya jayasiddayatra subhiksa artinya perjalanan jaya Sriwijaya memuaskan. Maka atas dasar itu Slamet Muljana menyebutnya sebagai prasasti jayasiddayatra. (Slamet Muljana: 1981, 70).
Terlepas dari semua perdebatan di atas, yang jelas bahwa pada tahun 682 Dapunta Hyang melakukan perjalanan ke Mukha Upang dengan membawa sejumlah pasukan yang tidak sedikit. Dia berhasil membangun dan membesarkan kerajaan Sriwijaya, menguasai perdagangan laut dan menguasai Negara-negara tetangganya sebagai jalan untuk mewujudkan misinya dalam mendapatkan wilayah kekuasaan dan keuntungan ekonomi yang besar.
Salah satu yang menjadi sumber sejarah untuk mengkaji tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya adalah berita dari Cina (I-Tsing). I-Tsing pernah datang ke Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 dan menetap selama enam bulan di sana untuk belajar bahasa Sansekerta, guna persiapannya ke India. Yang kedua datang lagi pada tahun 688, sepulangnya dari Nalanda (India). Selama tujuh tahun dia menetap di Sriwijaya. Pada saat menetap di sana, I-Tsing banyak menulis tentang keadaan yang berlangsung di Kerajaan Sriwijaya, dari mulai masalah ekonomi, agama dan politik.
Salah satu yang diungkapkan dalam catatan I-Tsing dan berhubungan dengan masalah politik perluasan wilayah adalah tentang keberadaan kerajaan Melayu. Pada awal kedatangannya tahun 671 kedudukan kerajaan Melayu adalah sebagai kerajaan Merdeka, sedangkan pada kedatangan kedua tahun 688 kerajaan Melayu sudah menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. (Slamet Muljana: 1981, 67).
Catatan yang di buat oleh I-Tsing ini jelas menggambarkan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah berhasil membentangkan sayap kekuasaan ke wilayah kerajaan Melayu. Menurut Slamet Muljana dengan pendudukan kerajaan Melayu, Sriwijaya menerapkan politik perluasan wilayah terhadap Negara tetangganya. Penerapan politik perlusan wilayah ini tidak terlepas dari kekuasaan dan pengamanan kerajaan.
Bukti tentang dilakukannya politik perluasan kekuasaan oleh kerajaan Sriwijaya terdapat dalam Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur bisa dihubungkan dengan keberhasilan Kerajaan Sriwijaya menguasai teluk Bangka. Selat Bangka adalah salah satu selat yang dianggap penting untuk jalur pelayaran, maka untuk mendapatkan Selat Bangka ini Kerajaan Sriwijaya harus menundukannya.
Prasasti Kota Kapur adalah salah satu dari lima buah batu prasasti kutukan yang dibuat oleh Dapunta Hyang, seorang penguasa dari Sriwijaya. Inilah isi lengkap dari Prasasti Kota Kapur, seperti yang ditranskripsikan dan diterjemahkan oleh Coedes:
2. Wahai sekalian dewata yang berkuasa, yang sedang berkumpul dan melindungi Kadātuan Śrīwijaya ini; kamu sekalian dewa-dewa yang mengawali permulaan segala sumpah !
3. Bilamana di pedalaman semua daerah yang berada di bawah Kadātuan ini akan ada orang yang memberon tak yang bersekongkol dengan para pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak;
4. yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Śrīwijaya, dan biar mereka
5. dihukum bersama marga dan keluarganya. Lagipula biar semua perbuatannya yang jahat; seperti meng ganggu :ketenteraman jiwa orang, membuat orang sakit, membuat orang gila, menggunakan mantra, racun, memakai racun upas dan tuba, ganja,
6. saramwat, pekasih, memaksakan kehendaknya pada orang lain dan sebagainya, semoga perbuatan-perbuatan itu tidak berhasil dan menghantam mereka yang bersalah melakukan perbuatan jahat itu; biar pula mereka mati kena kutuk. Tambahan pula biar mereka yang menghasut orang
7. supaya merusak, yang merusak batu yang diletakkan di tempat ini, mati juga kena kutuk; dan dihukum langsung. Biar para pembunuh, pemberontak, mereka yang tak berbakti, yang tak setia pada saya, biar pelaku perbuatan tersebut
9. dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebas an dari bencana, kelimpahan segala nya untuk semua negeri mereka ! Tahun Śaka 608, hari pertama paruh terang bulan Waisakha (28 Februari 686 Masehi), pada saat itulah
10. kutukan ini diucapkan; pemahatannya berlangsung ketika bala tentara Śrīwijaya baru berangkat untuk menyerang bhūmi jāwa yang tidak takluk kepada Śrīwijaya.
Isi Prasasti Kota Kapur merupakan sebuah kutukan kepada siapa saja yang melakukan perlawanan kepada kerajaan Sriwijaya baik dalam bentuk penyerangan langsung maupun menggunakan ilmu gaib. Melihat isi teks yang berupa kutukan, jelas bahwa daerah ini tidak diperoleh dengan gampang, atau mungkin untuk mendapatkan wilayah selat Bangka tersebut diperoleh dengan cara pertempuran.
Apa yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya terhadap wilayah Selat Bangka, jelas merupakan sebuah penguasaan atau perluasan kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan tempat strategis dalam hal keamanan dan ekonomi. Sebagai selat maka daerah ini berpotensi untuk dijadikan pelabuhan perdagangan maupun untuk pelabuhan keamanan (markas angkatan laut kerajaan Sriwijaya).
Wilayah selanjutnya yang menjadi sasaran perluasan kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Melayu, berita I-Tsing tentang berubahnya kedudukan kerajaan Melayu dari yang sebelumnya Negara/kerajaan merdeka berubah menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dengan pendudukan Melayu, Sriwijaya sepenuhnya menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Melayu tetap berfungsi sebagai pelabuhan, namun statusnya sudah menjadi milik Sriwijaya. (Slamet Muljana, 1981: 69).
“Tahun saka 608 (686 M) hari pertama bulan terang, bulan Waisaka, itulah waktunya sumpah itu di pahat. Pada waktu itu tentara Sriwijaya berangkat ke Bhumi Jawa, karena (Bhumi Jawa) segan tunduk kepada Sriwijaya.”
Keterangan apa yang ada dalam Prasasti Kota Kapur ini kiranya dapat mengacu kepada Pulau Jawa, sedangkan yang letaknya dekat dengan Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara sendiri sudah dikenal sejak pertengahan abad ke lima. Berangkatnya Dapunta Hyang ke Bhumi Jawa dan mengarah kepada penaklukan kerajaan Tarumanagara semakin diperkuat dengan penemuan prasasti berbahasa Melayu di Bogor yang berisi sebagai berikut:
"Prasasti ini dimaksud untuk memperingati perintah Rakryan Juru Pengambat pada tahun Saka 854 (926 Masehi) untuk mengembalikan kekuasaan kepada raja Sunda”
Dari apa yang ada dalam Prasasti Kota Kapur dan dihubungkan dengan prasasti Melayu di Bogor, maka indikasi serangan yang dilakukan kerajaan Sriwijaya ke Pulau Jawa semakin kuat dan berjalan dengan mulus. Dari keterangan Cina, diketahui bahwa Kerajaan Taruma terakhir datang utusan pada tahun 669 Masehi, dan sejak saat itu tidak datang lagi utusan ke Cina.
Sederet cerita perluasan wilayah yang dilakukan kerajaan Sriwijaya di atas, merupakan sebagian kecil dari langkah-langkah yang dilakukan raja-raja Sriwijaya untuk mendapatkan nama besar, harta dan kekuasaan. Untuk mendapatkan semua itu Kerajaan Sriwijaya rela mengorbankan banyak darah, harta dan waktu, sebagai konsekuensi atas apa yang dilakukannya.
Nagarakretagama pupuh XLII/1-2 menyatakan bahwa pada tahun 1206 Saka (1284 Masehi) Pulau Bali berhasil ditundukkan. Nagarakretagama pupuh XLI/5 menyatakan bahwa semula pengiriman ekspedisi militer ke Negeri Malayu dimaksudkan untuk menakut-nakuti penguasa Negeri Malayu, agar mau tunduk secara damai, tanpa melalui peperangan. Dari keterangan yang ditulis dalam Negarakretagama, semakin memperjelas adanya pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Kertanegara ke wilayah Melayu.
Penyerangan terhadap Negeri Malayu berhubungan dengan letaknya yang strategis, menguasai lalu lintas pelayaran Selat Malaka. Melayu juga menjadi kota dagang internasional, tempat bertemunya kapal-kapal dagang dari berbagai Negara. Dengan keadaan geografis yang ideal untuk wilayah perdagangan, maka Kertanegara, mengharapkan Negara Melayu tunduk kepada Singasari di bawah kekuasaan Kertanegara. Dengan dikuasainya Negara Malayu maka Singasari termasuk Kertanegara akan mendapatkan semuanya yaitu nama besar, kekuasaan dan harta dari perdagangan internasional.
Pengiriman pasukan Singasari ke tanah Malayu ternyata bukan hanya ingin menguasai daerah tersebut, tapi juga berhubungan dengan pencegahan masuknya pasukan asing yaitu dari Cina di bawah Kaisar Kublai Khan, karena pada masa itu kekuatan Kublai Khan sedang dalam keadaan on fire bahkan sudah masuk ke wilayah Campa dan Kamboja. Maka untuk mencegah masuknya pengaruh tersebut ke Nusantara, Kertanegara bertindak cepat dengan mengirimkan pasukan ke Negara Melayu. Dengan penguasaan Suwarnabhumi oleh pasukan Singasari maka kekuasaan Kublai Khan dapat dicegah agar tidak masuk masuk ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia (sekarang).
Apa yang dilakukan oleh Kertanegara ini, berjalan dengan lancar dan gemilang, karena pada 22 Agustus 1286 Sri Kertanegara mengeluarkan Prasasti Amoghapasa yang ditunjukan kepada Raja Tribhuwanaraja Mauliawarmadewa di Suwarnabhumi seperti berikut:
“Salam bahagia! Pada tahun saka 1208 bulan Bhadrapada……tatkala itulah arca Paduka Amoghapasa Lokeswara dengan empat belas pengikut serta tujuh ratna permata, dibawa dari Bhumi Jawa ke Suwarnabhumi, ditegakkan di Dharmasraya, sebagai hadiah Sri Wiswarupa Kumara. Untuk tujuan itu Sri Kertanagara Wikrama Dharmottunggadewa memerintahkan Rakrian Mahamantri Dyah Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma, Samgat Payanan Hyang Dipangkaradasa, Rakryan Demung Wira, untuk menghantar Paduka arca Amoghapasa.
Semoga hadiah itu membuat gembira segenap penduduk negeri Melayu termasuk para Brahmana, Satria, Waisya, Sudra dan terutama pusat segenap para arya Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliawarmadewa.”
Menurut Slamet Muljana, politik Sri Kertanegara yang berhasil gemilang itu secara resmi disebut politk dwipantara. Dwipantara adalah sinonim nusantara, terbukti dari prasasti Camunda bertatikh 17 Agustus 1292 yang berbunyi sebagai berikut:
“Salam bahagia! Tahun Saka 1 (214) …..Pada waktu itu ditegakan arca Paduka Bhatari. Sri Maharaja sudah puas dengan kemenangan-kemenangan yang diperoleh di segenap tempat, menjadi pelindung seluruh dwipantara.”
Strategi perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kertanegara ternyata jitu dan mampu menjadikan kerajaan Singasari menjadi besar. Walapun memang politik perluasan wilayah dengan cara menyerang kerajaan lain sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya, tetapi ternyata politik seperti ini masih bisa dilakukan. Namun semua itu ternyata tidak berjalan lama, karena terjadi pemberontakan atau perlawanan terhadap Kertanegara oleh Jayakatwang.
Setelah beberapa tahun dari peristiwa Sadeng tahun 1331, Aria Tadah merasa dirinya sudah tidak kuat lagi untuk memangku jabatan Patih Amangkubhumi Majapahit, ia memohon untuk dibebaskan dari tugas. Pada tahun 1334 permohonan Aria Tadah ini dikabulkan. Sementara itu Gajah Mada sendiri pada saat itu telah mempunyai pengalaman sebagai patih di Daha selama tiga tahun. Selain sebagai patih Gajah Mada juga dianggap berjasa karena telah banyak menyelesaikan pelbagai persoalan di Majapahit, terutama yang berhubungan dengan masalah pemberontakan. Maka pada saat itu Gajah Mada dianggap sudah mampu menggantikan kekosongan Patih Majapahit yang ditinggalkan Aria Tadah. Gajah Mada ditunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut. (Slamet Muljana, 1983: 163).
Sumpah Gajah Mada pada tahun 1334 pada upacara peresmian Patih Amangkubhumi Majapahit. (Slamet Muljana; 1983, 169). Pengangkatan gajah mada sebagai patih amangkubhumi diresmikan di Balairung. Pada saat peresmian itulah Gajah Mada mengucapkan program politiknya sebagai berikut;
“Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tañjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa.”
Artinya: Gajah Mada sang Mahapatih tak akan menikmati palapa, berkata Gajah Mada, “Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjungpura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompu, Pulau Bali,Sunda, Palembang dan Tumasik, aku takkan mencicipi palapa.
Apa yang diucapkannya merupakan sebuah program politik yang akan dilakukan oleh Gajah Mada selama ia memegang jabatan Patih Amangkubhumi. Program politik yang demikian nampaknya belum pernah ada di kerajaan-kerajaan nusantara lainnya, sehingga kedengaran asing dan sombong.
Program politik nusantara mulai diterapkan pada tahun 1343 dengan pendudukan Bali. Kemudian disusul ekspedisi ke Tanjungpura dan ke Sumatra di bawah pimpinan Pu Mada dan Aditiyawarman. Penduduk kepulauan ini di sebelah barat dan utara pulau Jawa dilakukan zaman pemerintahan Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani. Penduduk kepulauan nusantara bagian timur kecuali pulau Bali dilakukan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. (Slamet Muljana, 1983: 192).
Untuk merealisasikan sumpahnya itu, Gajah Mada ternyata harus mempersiapkan kemampuan militer dan stabilitas politik di dalam kerajaan. Persiapan yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk melaksanakan program politiknya kurang lebih 9 tahun (1343-1334). Dalam tahun-tahun tersebut Gajah Mada diperkirakan mempersiapkan politik nusantaranya dengan matang, sehingga diharapkan tidak mengalami kegagalan. Maka mulai sejak itu kekuatan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada, terus merambah ke luar Pulau Jawa. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada ini merupakan sebuah bentuk perluasan politik kekuasaan. Dari hasil penguasaan ini, Majapahit mendapatkan semuanya seperti; kekuasaan yang luas, kekayaan yang berlimpah, nama besar sehingga ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di nusantara.
Keseimbangan antara pemikiran dan kemampuan yang dilakukan oleh Gajah Mada, serta didukung oleh kebijakan politik kerajaan menjadikan politik ini bisa dilakukan bahkan munggkin “sukses”.
Persiapan yang dilakukan hanya selama 9 tahun ini, sudah mampu mengantarkan nama Gajah Mada dan Majapahit ke panggung sejarah Nusantara.
Apa yang kita lakukan janganlah sampai terbawa nafsu dan jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Ini semua ternjadi pada Gajah Mada. Gajah Mada pada saat itu berambisi besar menguasai Nusantara, seberang lautan sudah ditaklukkan sedangkan kerajaan Sunda sendiri masih belum dia kuasai.
Dalam Sumpah Palapa, Sunda tercantum sebagai Negara/kerajaan yang akan ditaklukkan, sedangkan dalam Nagarakretagama tidak disebutkan dalam daftar Negara-negara bawahan Majapahit. Ini suatu bukti bahwa Kerajaan Sunda pada saat itu masih merdeka atau belum berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pararaton menguraikan sebagai berikut:
Seri Baginda Prabu mengingini puteri Sunda. Patih Madu mendapat perintah menyampaikan permintaan kepada orang Sunda, orang Sunda tidak berkeberatan mengadakan pertalian perkawinan. Raja Sunda datang di Majapahit, yalah Sang Baginda Maharaja, tetapi ia tidak mempersembahkan puterinya.
Orang Sunda bertekad berperang, itulah sikap yang telah mendapat sepakat, karena Patih Majapahit keberatan jika perkawinan dilakukan dengan perayaan resmi, kehendaknya yalah agar puteri Sunda itu dijadikan persembahan. Orang Sunda tidak setuju. Gajah Mada melaporkan sikap orang orang Sunda.Baginda di Wengker menyatakan kesanggupan: "jangan khawatir, kakak Baginda, sayalah yang akan melawan berperang." Gajah Mada memberitahu tentang sikap orang Sunda. Lalu orang Majapahit berkumpul, mengepung orang Sunda.
Orang Sunda akan mempersembahkan puteri raja, tetapi tidak diperkenankan oleh bangsawan bangsawannya, mereka ini sanggup gugur dimedan perang di Bubat, tak akan menyerah, akan mempertaruhkan darahnya. Kesanggupan bangsawan bangsawan itu mengalirkan darah, para terkemuka pada fihak Sunda yang bersemangat, yalah: Larang Agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuhan Usus, Tuhan Sohan, Orang Pangulu, Orang Saja, Rangga Kaweni, Orang Siring, Satrajali, Jagadsaja, semua rakyat Sunda bersorak.
Bercampur dengan bunyi bende, keriuhan sorak tadi seperti guruh. Sang Prabu Maharaja telah mendahului gugur, jatuh bersama sama dengan Tuhan Usus. Seri Baginda Parameswara menuju ke Bubat, ia tidak tahu bahwa orang orang Sunda masih banyak yang belum gugur, bangsawan bangsawan, mereka yang terkemuka lalu menyerang, orang Majapahit rusak.
Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan, yalah: Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Marga Lewih, Patih Teteg, dan Jaran Baya. Semua menteri araman itu berperang dengan naik kuda, terdesaklah orang Sunda, lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat, menuju tempat Gajah Mada, masing masing orang Sunda yang tiba dimuka kereta, gugur, darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang orang Sunda, tak ada yang ketinggalan, pada tahun saka: Sembilan Kuda Sayap Bumi, atau: 1279. Peristiwa Sunda itu bersama sama dengan peristiwa Dompo.
Ini merupakan catatan Pararaton tentang terjadinya Perang Bubat sekaligus kegagalan Gajah Mada, menghapuskan segala prestasi yang telah ditorehkan. Gajah Mada bersikeras ingin menaklukan Sunda sedangkan pada saat itu Sunda masih belum takluk di bawah Majapahit. Seperti telah disinggung di atas bahwa keberhasilan Gajah Mada menguasai pulau-pulau luar Jawa dan kerajaan-kerajaannya tidak terlepas dari situasi politik dalam kerajaan, dan kebijakan rajanya.
Kegagalan Gajah Mada dalam menguasai Sunda ternyata karena ada dua faktor yang tidak mendukungnya pada saat itu. Faktor tersebut adalah situasi politik, yang mana pada saat itu Raja bukan lagi Tribhuwanatunggadewi, melainkan Hayam Wuruk yang secara pengalaman dan usia masih muda. Kedua adalah kebijakan Raja, kebijakan raja sangat menentukan arah pandangan dan keberhasilan sebuah kerajaan, raja penentu segalanya. Pada saat Gajah Mada ingin menguasai Sunda, dan menginginkan Dyah Pitaloka sebagai upeti untuk raja Majapahit, sedangkan Rajanya (Hayam Wuruk) tidak menyetujui. Pertentangan antara program politik Gajah Mada dengan kebijakan seorang raja inilah yang mengantarkan Gajah Mada mengakhiri karir politiknya, sekaligus mengantarkan Majapahit secara lambat laun menjadi lemah.
Semua yang terjadi, dalam ketiga kerajaan di atas mungkin bisa mewakili pandangan politik kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara pada saat itu. Perluasan kekuasaan merupakan hal yang sering dilakukan untuk memperoleh kebesaran kerajaan dan kekayaan. Sebenarnya ada dua hal untuk memperoleh kekuasaan atau perluasaan kekuasaan yaitu dengan cara pertempuran atau perang atau militer dan dengan cara perkawinan. Apa yang dibahas di atas merupakan cara perluasan kekuasaan dengan cara militer dan hal ini yang sering dilakukan manusia bahkan sampai dengan saat sekarang. Apa yang dikemukakan di atas merupakan sebuah contoh kehidupan manusia yang diselimuti oleh nafsu kekuasaan, harta dan nama besar. Untuk mendapatkan semua itu mereka mengunakan kekuatan militer atau banyak mengorbankan nyawa dalam pertempuran. Semua orang sebenarnya sudah menyadari, kalau kemerdekaan adalah hak semua manusia, tidak bisa dipaksakan untuk bergabung, lebih baik berkorban darah dari pada tunduk.
Sumber : http://www.wacananusantara.org
