Peta Kabupaten SamosirSejarah Singkat Kabupaten Samosir
Kabupaten Samosir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Sejarah Kabupaten Samosir, diawali dari sejarah terbentuknya Kabupaten Tapanuli Utara selaku induk dari beberapa kabupaten pemekaran di Wilayah Tapanuli Utara yakni sebagai berikut :
1. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu Kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi. Mengingat demikian luasnya Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang.
Selanjutnya pada Tahun 1968, Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan pemekaran dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir, namun usul tersebut tidak membuahkan hasil dalam arti Pemerintah tidak menindaklanjuti Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada Tahun 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan yang bersifat Administratif yakni Wilayah Pembangunan I (Silindung) berpusat di Tarutung, Wilayah Pembangunan II (Humbang Timur) berpusat di Siborong-borong, Wilayah Pembangunan III (Humbang Barat) berpusat di Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV (Toba) berpusat di Balige dan Wilayah Pembangunan V (Samosir) berpusat di Pangururan yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati.
Selanjutnya, walaupun sudah dimekarkan dengan terbentuknya Kabupaten Dairi, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 971 Desa masih dirasakan sangat luas, bahkan masih ada wilayah desa yang harus dijangkau dalam waktu tempuh lebih dari satu hari yang berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan pembangunan.
Maka untuk memperpendek rentang kendali serta mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat yang berada di bona pasogit dan putera-puteri Tapanuli Utara yang tinggal di perantauan, khususnya yang tinggal di Medan dan Jakarta sepakat mengusulkan pemekaran kembali Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menjadi 2 (dua) kabupaten dengan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir. Berkat perjuangan dan kesadaran bersama semua pihak, maka lahirlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999 di Medan.
Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir disambut baik dan penuh suka cita oleh masyarakat sebagai sebuah harapan akan peningkatan kesejahteraan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seiring bergulirnya reformasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pemerintahan dan politik, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dalam bentuk pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru.
Di tengah perjalanan 4 (empat) tahun usia Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Samosir yang bermukim di bona pasogit bersama putera-puteri Samosir yang tinggal di perantauan kembali melakukan upaya pemekaran untuk membentuk Samosir menjadi kabupaten baru. Perjuangan pembentukannya diawali pada tanggal 27 Mei 2002 dengan penyampaian aspirasi masyarakat Samosir kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Aspirasi masyarakat tersebut disambut baik oleh kalangan DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan menugaskan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir mengadakan jajak pendapat pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada di Wilayah Samosir.
Maka pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul Pembentukan Kabupaten Samosir dan dengan berbagai pertimbangan serta latar belakang pemikiran masyarakat, melalui musyawarah mufakat ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir untuk Pembentukan Kabupaten Samosir sekaligus merekomendasikan dan mengusulkannya ke Pemerintah Atasan. Dengan surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/DPRD/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Usul Pembentukan Kabaupaten Samosir, kemudian disusul dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor 171/878/DPRD/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada : DPR RI Cq. Komisi II DPR RI, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara.
Dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samosir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir dengan Pembentukan Kabupaten Samosir.
3. Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah Pimpinan Bapak Prof. DR. Manasse Malo bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan Unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.
Selanjutnya atas usul tersebut, Gubernur Sumatera Utara meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Paripurna Pembahasan Pembentukan Kabupaten Samosir yang memberikan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada Pemerintah Pusat.
Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di bona pasogit maupun yang berada di perantauan seperti yang tinggal di Jakarta dan di Medan, berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak sembilan kecamatan dan seratus sebelas desa serta enam kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir.
Seiring dengan diresmikannya Kabupaten Samosir, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.
4. Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah melalui proses demokrasi-ketatanegaraan, pada bulan Juni 2004 diadakan Pemilihan Legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilanjutkan dengan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden.
Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mendapat perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 27 Juni 2005 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yakni terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2005-2010 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005. Kemudian pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Samosir sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai ketentuan yang berlaku sekaitan dengan tugas dan kewajiban pemerintahan, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Samosir telah berhasil menetapkan berbagai peraturan daerah antara lain Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu unsur pendukung dalam penyusunan APBD, Perda Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan penataan organisasi, Perda tentang Lambang Daerah dan Perda Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa tanggal 7 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir, kemudian Perda tentang Pemerintahan Desa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda tentang Perijinan, Pengelolaan Keuangan/Barang, Pengawasan Ternak, Pengelolaan Irigasi, Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat, APBD dan Perubahan APBD termasuk didalamnya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
Lambang Kabupaten Samosir
Batas wilayah
Utara Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
Selatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
Barat Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat
Timur Kabupaten Toba Samosir
Kecamatan
Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan, 6 kecamatan berada di Pulau Samosir di tengah Danau Toba dan 3 kecamatan di daerah lingkar luar Danau Toba tepat pada punggung pegunungan Bukit Barisan yaitu :
1. Harian
2. Sianjur Mula Mula
3. Nainggolan
4. Onan Runggu
5. Palipi
6. Pangururan
7. Ronggur Nihuta
8. Simanindo
9. Sitiotio
Potensi Wisata Kabupaten Samosir
Kabupaten Samosir memiliki daerah-daerah potensi wisata yang berbasis pemandangan alam, wisata spiritual, wisata pertanian, wisata budaya dan perairan Danau Toba. Daerah-daerah rekreasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Kecamatan antara lain :
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Simanindo)
Makam Raja Sidabutar, berada di Tomok, makam yang terbuat dari batu utuh tanpa persambungan yang dipahat untuk tempat peristirahatan Raja Sidabutar pengusa kawasan Tomok pada masa itu.
Batu Parsidangan, berada di desa Siallagan adalah batu yang disusun sedemikian pada masa pemerintahan Raja Siallagan untuk tempat mengadili dan mengeksekusi para kriminal.
Museum Huta Bolon, tempat penyimpanan benda-benda kuno orang Batak
Obyek Wisata Seni dan Budaya
Pertunjukan Sigale-gale, berada di Tomok adalah kesenian rakyat berbentuk patung yang dibuat sedemikian sehingga dapat menari mengikuti irama musik tradisional gondang
Gedung Kesenian, bangunan tempat atraksi budaya dan seni, berada di Tuktuk Siadong
Obyek Wisata Alam
Batu Marhosa, berada di sigarantung, desa Parmonangan adalah fenomena alam batu benafas atau dapat menghembuskan udara
Goa Marlakkop, di desa Tanjung
Pagar Batu dan Bottean, di Lontung
Pantai Ambarita, tempat pemandian dan pemancingan
Aek Natonang, berlokasi di dsa tanjungan merupakan danau di atas danau dan direncanakan sebagai areal Hutan Wisata seluas 105 Ha.
Pulo Tao, restoran dan camping ground berada di Pantai Desa simanindo.
Tuktuk Siadong, kawasan berbentuk tanjung peninsula yang strategis sehingga saat ini menjadi pusat kegiatan wisata (central tourism district), dipenuhi oleh usaha hotel dan restoran serta pelukis dan pengukir.
Bukit Beta Kite Internasional, areal khusus di Tuktuk Siadong yang telah ditabalkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bpk. T. Rizal Nurdin pada Bulan Agustus 2004 menjadi lokasi permainan layang-layang Internasional
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Pangururan)
Pemandian Air Panas, berjarak 3 KM dari Kota pangururan
Obyek Wisata Sejarah
Terusan Tano Ponggol, terusan yang memisahkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera yang dibuat oleh Kolonial Belanda dan sampai sekarang masih berfungsi.
Persanggarahan, bangunan peninggalan colonial Belanda yang pada saat ini digunakan sebagai kantor dan kediaman Penjabat Bupati Samosir, berada di Kota Pangururan.
Patung Liberty Malau, Sebuah Tugu peringatan perjuangan seorang pejuang angkatan 45 dari Pulau Samosir yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia.
Obyek Wisata Seni dan Budaya
Open Stage, bangunan panggung terbuka yang berada di tengah Kota Pangururan sebagai tempat atraksi seni dan budaya.
Komunitas Tenun Ulos Batak, kelompok masyarakat yang mengerjakan tenun tradisional ulos batak di desa Lumban Suhi-suhi berjarak + 4 Km dari Kota Pangururan.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Sianjur Mula-Mula)
Gunung Pusuk Buhit, asal mula suku Batak
Aek Boras, sumber mata air Guru Tatea Bulan
Aek Sipitu Dai, Sumber air yang dapat dialirkan menjadi tujuh saluran dan memiliki tujuh rasa serta dapat diyakini menyembuhkan berbagai penyakit.
Batu Sawan, Batu tempat air rasa jeruk purut
Pulo Tulas, Pulau kecil di tengah Danau Toba
Obyek Wisata Sejarah
Batu Parhusipan, tempat pertemuan Si Boru Pareme
Batu Pargasipan,
Batu Nanggor, Bukit martil batu tempat Seribu Raja menempa senjata
Batu Hobon, batu tempat penyimpanan barang pusaka.
Sigulatti, Tempat di pegunungan Pusuk Buhit yang diyakini asal mula orang Batak.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Onan Runggu)
Lagundi Sitamiang, lokasi untuk perkemahan yang dilengkapi dengan pondok remaja
Tambun Surlau, tempat pemandian alam dengan air yang segar dan udara yang sejuk
Hariara Na Bolon, fenomena alam dimana bebrapa pohon beringin (hariara) menyatu membentuk pohon yang sangat besar
Pantai Bebas Sukkean, pantai dengan pasir putih yang masih alami dan telah sering dikunjungi wisatawan mancanegara untuk mandi dan berjemur.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Harian Boho)
Menara Pandangan Tele, menara tmpat memandang panorama Danau Toba dari ketinggian pegunungan Tele.
Partukko Naginjang, di Desa Martahan
Janji Martahan, tempat pendaratan peterbang laying
Air Terjun Sampuran Efrata Sosor Dolok, dengan tinggi 26 M dan lebar 10 M berada 3 KM dari Harian Boho
Mata Air Pohan Pokki, di Sihotang berjarak 2 KM dari Pelabuhan Sihotang
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Nainggolan)
Batu Guru, Sebuah Batu yang mempunyai tiga pondasi yang diyakini menjadi slogan orang Batak yaitu “dalihan Natolu “
Obyek Wisata Alam
Pantai maria Raja, Pantai bebas di Desa Maria Raja dengan pasir putih dan air danau yang jernih untuk pemandian dan rekreasi.
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Sitio-Tio)
Mata Air Datu Parngongo, + 4 Km dari Dermaga Tamba adalah mata air bertuah yang dibuat oleh seorang Datu Parngongo yang terdapat di lerng bukit yang sangat curam.
Obyek Wisata Alam
Pantai bebas, Lokasi di desa Sabulan
Pemandian Boru Saruding, berada di Ranssangbosi sekitar + 35 Km dari Pangururan.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Ronggurnihuta)
Danau Sidihoni, sebuah danau di tengah Pulau Samosir yang menjadi keunikan tersendiri dengan sebutan danau diatas danau.
Aek Liang, sebuah fenomena alam mata air di dalam goa.
Gua Sidam-dam
Batu Sidam-dam, batu hitam yang masih suci dan sacral
Obyek Wisata Sejarah
Simalinting, sebuah kubur besar
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Palipi)
Batu Rantai, di Kota Mogang
Piso Somalim, merupakan tempat bersejarah di Mogang
Obyek Wisata Alam
Air Panas Simbolon, kawasan berbatu belerang dimana terdapat mata air panas yang masih alami.
Sumber :
http://samosirkab.go.id
http://id.wikipedia.org
Logo : http://219.83.122.194
Kabupaten Samosir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Sejarah Kabupaten Samosir, diawali dari sejarah terbentuknya Kabupaten Tapanuli Utara selaku induk dari beberapa kabupaten pemekaran di Wilayah Tapanuli Utara yakni sebagai berikut :
1. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu Kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi. Mengingat demikian luasnya Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang.
Selanjutnya pada Tahun 1968, Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan pemekaran dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir, namun usul tersebut tidak membuahkan hasil dalam arti Pemerintah tidak menindaklanjuti Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada Tahun 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan yang bersifat Administratif yakni Wilayah Pembangunan I (Silindung) berpusat di Tarutung, Wilayah Pembangunan II (Humbang Timur) berpusat di Siborong-borong, Wilayah Pembangunan III (Humbang Barat) berpusat di Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV (Toba) berpusat di Balige dan Wilayah Pembangunan V (Samosir) berpusat di Pangururan yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati.
Selanjutnya, walaupun sudah dimekarkan dengan terbentuknya Kabupaten Dairi, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 971 Desa masih dirasakan sangat luas, bahkan masih ada wilayah desa yang harus dijangkau dalam waktu tempuh lebih dari satu hari yang berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan pembangunan.
Maka untuk memperpendek rentang kendali serta mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat yang berada di bona pasogit dan putera-puteri Tapanuli Utara yang tinggal di perantauan, khususnya yang tinggal di Medan dan Jakarta sepakat mengusulkan pemekaran kembali Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menjadi 2 (dua) kabupaten dengan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir. Berkat perjuangan dan kesadaran bersama semua pihak, maka lahirlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999 di Medan.
Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir disambut baik dan penuh suka cita oleh masyarakat sebagai sebuah harapan akan peningkatan kesejahteraan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seiring bergulirnya reformasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pemerintahan dan politik, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dalam bentuk pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru.
Di tengah perjalanan 4 (empat) tahun usia Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Samosir yang bermukim di bona pasogit bersama putera-puteri Samosir yang tinggal di perantauan kembali melakukan upaya pemekaran untuk membentuk Samosir menjadi kabupaten baru. Perjuangan pembentukannya diawali pada tanggal 27 Mei 2002 dengan penyampaian aspirasi masyarakat Samosir kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Aspirasi masyarakat tersebut disambut baik oleh kalangan DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan menugaskan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir mengadakan jajak pendapat pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada di Wilayah Samosir.
Maka pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul Pembentukan Kabupaten Samosir dan dengan berbagai pertimbangan serta latar belakang pemikiran masyarakat, melalui musyawarah mufakat ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir untuk Pembentukan Kabupaten Samosir sekaligus merekomendasikan dan mengusulkannya ke Pemerintah Atasan. Dengan surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/DPRD/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Usul Pembentukan Kabaupaten Samosir, kemudian disusul dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor 171/878/DPRD/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada : DPR RI Cq. Komisi II DPR RI, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara.
Dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samosir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir dengan Pembentukan Kabupaten Samosir.
3. Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah Pimpinan Bapak Prof. DR. Manasse Malo bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan Unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.
Selanjutnya atas usul tersebut, Gubernur Sumatera Utara meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Paripurna Pembahasan Pembentukan Kabupaten Samosir yang memberikan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada Pemerintah Pusat.
Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di bona pasogit maupun yang berada di perantauan seperti yang tinggal di Jakarta dan di Medan, berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak sembilan kecamatan dan seratus sebelas desa serta enam kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir.
Seiring dengan diresmikannya Kabupaten Samosir, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.
4. Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah melalui proses demokrasi-ketatanegaraan, pada bulan Juni 2004 diadakan Pemilihan Legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilanjutkan dengan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden.
Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mendapat perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 27 Juni 2005 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yakni terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2005-2010 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005. Kemudian pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Samosir sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai ketentuan yang berlaku sekaitan dengan tugas dan kewajiban pemerintahan, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Samosir telah berhasil menetapkan berbagai peraturan daerah antara lain Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu unsur pendukung dalam penyusunan APBD, Perda Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan penataan organisasi, Perda tentang Lambang Daerah dan Perda Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa tanggal 7 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir, kemudian Perda tentang Pemerintahan Desa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda tentang Perijinan, Pengelolaan Keuangan/Barang, Pengawasan Ternak, Pengelolaan Irigasi, Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Istiadat, APBD dan Perubahan APBD termasuk didalamnya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
Lambang Kabupaten SamosirUtara Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
Selatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
Barat Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat
Timur Kabupaten Toba Samosir
Kecamatan
Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan, 6 kecamatan berada di Pulau Samosir di tengah Danau Toba dan 3 kecamatan di daerah lingkar luar Danau Toba tepat pada punggung pegunungan Bukit Barisan yaitu :
1. Harian
2. Sianjur Mula Mula
3. Nainggolan
4. Onan Runggu
5. Palipi
6. Pangururan
7. Ronggur Nihuta
8. Simanindo
9. Sitiotio
Potensi Wisata Kabupaten Samosir
Kabupaten Samosir memiliki daerah-daerah potensi wisata yang berbasis pemandangan alam, wisata spiritual, wisata pertanian, wisata budaya dan perairan Danau Toba. Daerah-daerah rekreasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Kecamatan antara lain :
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Simanindo)
Makam Raja Sidabutar, berada di Tomok, makam yang terbuat dari batu utuh tanpa persambungan yang dipahat untuk tempat peristirahatan Raja Sidabutar pengusa kawasan Tomok pada masa itu.
Batu Parsidangan, berada di desa Siallagan adalah batu yang disusun sedemikian pada masa pemerintahan Raja Siallagan untuk tempat mengadili dan mengeksekusi para kriminal.
Museum Huta Bolon, tempat penyimpanan benda-benda kuno orang Batak
Obyek Wisata Seni dan Budaya
Pertunjukan Sigale-gale, berada di Tomok adalah kesenian rakyat berbentuk patung yang dibuat sedemikian sehingga dapat menari mengikuti irama musik tradisional gondang
Gedung Kesenian, bangunan tempat atraksi budaya dan seni, berada di Tuktuk Siadong
Obyek Wisata Alam
Batu Marhosa, berada di sigarantung, desa Parmonangan adalah fenomena alam batu benafas atau dapat menghembuskan udara
Goa Marlakkop, di desa Tanjung
Pagar Batu dan Bottean, di Lontung
Pantai Ambarita, tempat pemandian dan pemancingan
Aek Natonang, berlokasi di dsa tanjungan merupakan danau di atas danau dan direncanakan sebagai areal Hutan Wisata seluas 105 Ha.
Pulo Tao, restoran dan camping ground berada di Pantai Desa simanindo.
Tuktuk Siadong, kawasan berbentuk tanjung peninsula yang strategis sehingga saat ini menjadi pusat kegiatan wisata (central tourism district), dipenuhi oleh usaha hotel dan restoran serta pelukis dan pengukir.
Bukit Beta Kite Internasional, areal khusus di Tuktuk Siadong yang telah ditabalkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bpk. T. Rizal Nurdin pada Bulan Agustus 2004 menjadi lokasi permainan layang-layang Internasional
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Pangururan)
Pemandian Air Panas, berjarak 3 KM dari Kota pangururan
Obyek Wisata Sejarah
Terusan Tano Ponggol, terusan yang memisahkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera yang dibuat oleh Kolonial Belanda dan sampai sekarang masih berfungsi.
Persanggarahan, bangunan peninggalan colonial Belanda yang pada saat ini digunakan sebagai kantor dan kediaman Penjabat Bupati Samosir, berada di Kota Pangururan.
Patung Liberty Malau, Sebuah Tugu peringatan perjuangan seorang pejuang angkatan 45 dari Pulau Samosir yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia.
Obyek Wisata Seni dan Budaya
Open Stage, bangunan panggung terbuka yang berada di tengah Kota Pangururan sebagai tempat atraksi seni dan budaya.
Komunitas Tenun Ulos Batak, kelompok masyarakat yang mengerjakan tenun tradisional ulos batak di desa Lumban Suhi-suhi berjarak + 4 Km dari Kota Pangururan.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Sianjur Mula-Mula)
Gunung Pusuk Buhit, asal mula suku Batak
Aek Boras, sumber mata air Guru Tatea Bulan
Aek Sipitu Dai, Sumber air yang dapat dialirkan menjadi tujuh saluran dan memiliki tujuh rasa serta dapat diyakini menyembuhkan berbagai penyakit.
Batu Sawan, Batu tempat air rasa jeruk purut
Pulo Tulas, Pulau kecil di tengah Danau Toba
Obyek Wisata Sejarah
Batu Parhusipan, tempat pertemuan Si Boru Pareme
Batu Pargasipan,
Batu Nanggor, Bukit martil batu tempat Seribu Raja menempa senjata
Batu Hobon, batu tempat penyimpanan barang pusaka.
Sigulatti, Tempat di pegunungan Pusuk Buhit yang diyakini asal mula orang Batak.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Onan Runggu)
Lagundi Sitamiang, lokasi untuk perkemahan yang dilengkapi dengan pondok remaja
Tambun Surlau, tempat pemandian alam dengan air yang segar dan udara yang sejuk
Hariara Na Bolon, fenomena alam dimana bebrapa pohon beringin (hariara) menyatu membentuk pohon yang sangat besar
Pantai Bebas Sukkean, pantai dengan pasir putih yang masih alami dan telah sering dikunjungi wisatawan mancanegara untuk mandi dan berjemur.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Harian Boho)
Menara Pandangan Tele, menara tmpat memandang panorama Danau Toba dari ketinggian pegunungan Tele.
Partukko Naginjang, di Desa Martahan
Janji Martahan, tempat pendaratan peterbang laying
Air Terjun Sampuran Efrata Sosor Dolok, dengan tinggi 26 M dan lebar 10 M berada 3 KM dari Harian Boho
Mata Air Pohan Pokki, di Sihotang berjarak 2 KM dari Pelabuhan Sihotang
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Nainggolan)
Batu Guru, Sebuah Batu yang mempunyai tiga pondasi yang diyakini menjadi slogan orang Batak yaitu “dalihan Natolu “
Obyek Wisata Alam
Pantai maria Raja, Pantai bebas di Desa Maria Raja dengan pasir putih dan air danau yang jernih untuk pemandian dan rekreasi.
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Sitio-Tio)
Mata Air Datu Parngongo, + 4 Km dari Dermaga Tamba adalah mata air bertuah yang dibuat oleh seorang Datu Parngongo yang terdapat di lerng bukit yang sangat curam.
Obyek Wisata Alam
Pantai bebas, Lokasi di desa Sabulan
Pemandian Boru Saruding, berada di Ranssangbosi sekitar + 35 Km dari Pangururan.
Obyek Wisata Alam (Kecamatan Ronggurnihuta)
Danau Sidihoni, sebuah danau di tengah Pulau Samosir yang menjadi keunikan tersendiri dengan sebutan danau diatas danau.
Aek Liang, sebuah fenomena alam mata air di dalam goa.
Gua Sidam-dam
Batu Sidam-dam, batu hitam yang masih suci dan sacral
Obyek Wisata Sejarah
Simalinting, sebuah kubur besar
Obyek Wisata Sejarah (Kecamatan Palipi)
Batu Rantai, di Kota Mogang
Piso Somalim, merupakan tempat bersejarah di Mogang
Obyek Wisata Alam
Air Panas Simbolon, kawasan berbatu belerang dimana terdapat mata air panas yang masih alami.
Sumber :
http://samosirkab.go.id
http://id.wikipedia.org
Logo : http://219.83.122.194
