Oleh: Santoso Nugroho
I. Perkembangan Global
Sebagaimana kita ketahui, seiring perkembangan teknologi informasi yang secara global melanda seluruh aspek kehidupan dan secara revolusioner membawa banyak sekali perubahan, misalnya maraknya pemakaian ponsel walaupun sekedar untuk bertelepon dan ber-sms ria, di dunia perbankan tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ATM dan internet banking. Ada lagi fenomena chatting di kalangan kaum muda yang begitu besar walaupun masih dalam taraf “ngobrol ngalor ngidul”.
Di dunia bisnis, pemanfaatan email dan website telah mampu meningkatkan performa dan daya saing bisnis di era globalisasi di mana kebutuhan akan komunikasi yang cepat dan ketersediaan data untuk proses pengambilan keputusan dan proses transaksi yang kompleks menuntut dunia bisnis untuk selalu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam berbagai aspek bisnis, dari sekedar menampilkan info perusahaan (web presence) sampai proses transaksi yang lebih rumit (semisal e-commerce dan e-bussiness).
II. Fenomena Electronic Government
Pada tataran pemerintahan, kita mengenal istilah e-government yang sedang menjadi trend dunia saat ini. Bagaimana pemanfaatan TI di pemerintahan yang kita kenal dengan fenomena e-government-nya? Ternyata pemanfaatan TI di pemerintahan tidak seperti yang kita bayangkan. Pengertian TI di pemerintahan masih sebatas komputer untuk pengetikan dan mendukung proses administrasi semata. Fungsi TI untuk proses pengolahan data dan transaksi yang kompleks serta penyediaan informasi publik masih jauh dari harapan. Apalagi proses pengambilan keputusan berbasis TI (misal: DSS/ EIS) masih belum menjadi fokus perhatian. Hal yang paling sederhana misalnya penyediaan data/informasi publik untuk kepentingan masyarakat terkadang masih dijumpai keengganan sebagian birokrat untuk membuka akses kepada publik supaya dapat meminta data dan informasi publik (share data)—yang memang data/informasi tersebut untuk konsumsi publik.
III. Pariwisata berbasis TI (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata)
Dunia pariwisata merupakan salah satu bidang garapan pemerintah daerah. Dalam mengembangkannya, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan e-government untuk mempublikasikan/memasarkan potensi wisata yang ada di daerah. Berbasis TI dalam hal ini berarti adanya suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kebutuhan untuk berlibur meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi tentang tujuan wisata, objek wisata yang menarik, sarana yang tersedia, seperti transportasi untuk mencapai tujuan wisata dan produk wisata yang diminati. Untuk memperoleh informasi tersebut, wisatawan sering mengalami kesulitan karena tidak mengetahui di mana dan pada siapa harus meminta informasi. Singkatnya, kebutuhan informasi di bidang pariwisata meningkat dan perlu disiapkan dengan rapi dan terstruktur agar dapat diakses dengan mudah.
Selain wisatawan yang membutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah—sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda. Jika bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya, sementara bagi industri pariwisata dan pemerintah adalah bahwa adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu SIM dapat membantu baik pemerintah maupun industri/pelaku pariwisata.
Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata, tentunya ada keinginan besar untuk menata informasi data pariwisata sebaik-baiknya agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat, dan dapat disebarluaskan secara mudah pula. Ada berbagai cara untuk penataan informasi tersebut. Kalau zaman dulu informasi disebarluaskan dari mulut ke mulut, kemudian melalui radio, surat kabar, televisi, dan media informasi lainnya, maka sekarang ini dengan kemajuan di bidang teknologi informasi ada beberapa sarana baru yang lebih mempercepat penyebarluasan informasi.
Secara umum, saat ini SIM merupakan kebutuhan setiap organisasi. Hal ini disebabkan karena data yang disimpan suatu organisasi harus selalu diperbaharui dan ditambah, sehingga keberadaannya dapat membantu dalam memberikan keputusan dengan cepat. Untuk bidang pariwisata, SIM dapat digunakan untuk mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, industri pariwisata, maupun pemerintah. Data pariwisata yang banyak dan selalu bertambah membutuhkan pengelolaan yang tepat. SIM punya kemampuan untuk membantu dalam mengambil keputusan, dan juga menyediakan informasi bagi pengguna data dan informasi pariwisata. Keberadaan SIM yang terintegrasi dengan baik, disertai dengan dukungan sistem komputer, akan sangat membantu pengelolaan data pariwisata.
Di samping kesiapan dari sistem pengelola data, orang yang membangun struktur sistem informasi ini harus benar-benar mengerti kebutuhan pengguna data tersebut, karena informasi pariwisata memiliki karakteristik data yang sangat beragam—seperti obyek dan daya tarik, data hotel, data sarana transportasi, dan data-data fasilitas lain, hingga ke data statistik, seperti jumlah wisatawan dan pemandu wisatanya—yang kesemuanya perlu dikelola secara terintegrasi. Data-data ini juga sangat dinamis, sehingga kompleks dalam pemilahannya, serta harus diperhatikan masalah keakuratan atau kebenaran datanya. Kegunaan dari setiap data juga harus diperhatikan berdasarkan segmen pasar penggunanya.
Berikut ini adalah data-data yang umumnya dibutuhkan dalam perencanaan pariwisata:
1. Data rencana pengembangan
• Kebijakan pembangunan, arah pembangunan, dan pengembangan wilayah; wilayah perencanaan dan wilayah yg lebih luas (mikro-makro).
• Karakteristik kepariwisataan di daerah; ideologi, politik, sosial-budaya, hukum, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
• Ketersediaan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas dan komunitas, regulasi dan kebijakan, sumber daya manusia, manajemen, dan informasi.
• Segmen pasar: wisman (wisatawan mancanegara) dan/atau wisnus (wisatawan Nusantara).
2. Data wisatawan
• Jumlah kunjungan (wisnus, wisman).
• Jumlah perjalanan (wisnus, wisman).
• Jumlah pengeluaran (wisnus, wisman).
• Pendapatan devisa (wisman).
• Profil wisatawan:
o Tinjauan geografis: daerah asal dan tujuan Wisata;
o Tinjauan demografis: jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan sebagainya;
o Tinjauan psikografis: minat, tujuan, dan sasaran berwisata;
o Tinjauan perilaku: kepuasan dan pengalaman berwisata.
3. Data industri pariwisata
• Database hotel dan akomodasi.
• Database agen dan biro perjalanan wisata.
• Database usaha jasa makanan dan minuman.
• Database jasa konsultan.
• Database jasa transportasi
4. Data destinasi pariwisata
• Fokus (tematik/clustering).
• Lokus.
• Daya tarik (alam, budaya, minat khusus).
• Fasilitas (hotel, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya).
• Aksesibilitas (transportasi).
• Komunitas (penduduk yang berada di sekitar obyek wisata).
• Kebijakan dan regulasi.
• Manajemen destinasi.
• Komunikasi dan informasi.
5. Analisis
• Kebijakan pembangunan yang ada (sektoral dan regional).
• Potensi kewilayahan; untuk mengetahui potensi wilayah dalam mendukung pengembangan pariwisata.
• Aspek ketersediaan (supply) dan perhitungan kebutuhan pengembangan.
• Aspek pasar dan proyeksi wisatawan.
6. Hasil Analisis
• Pengembangan pemasaran.
• Pengembangan destinasi pariwisata.
• Pengembangan sumber daya manusia.
• Pengembangan kelembagaan.
• Pengembangan tata ruang pariwisata.
• Pengembangan lingkungan (alam dan budaya).
• Pengembangan investasi.
Perumusan diarahkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Hasil pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data ditampilkan melalui website.
IV. Website Pariwisata
Pemanfaatan internet di dunia pariwisata dalam bentuk website/portal sangat beragam mulai dari sekedar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan yang lebih kompleks, misalnya: reservasi online (hotel, paket wisata, transportasi, dan lain-lain), sistem pembayaran online, pengelolaan database pariwisata daerah, dan proses interaksi serta transaksi lainnya.
Beberapa hal dari pemanfaatan internet untuk pariwisata antara lain:
1. Komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu, misal: orang Amerika yang ingin mencari informasi obyek wisata dan akomodasi di suatu daerah tertentu di Indonesia.
2. Akses yang mudah karena dapat dilakukan dari rumah.
3. Menyediakan informasi sedetail mungkin: harga, lokasi, informasi sekitar, cuaca, atraksi, events, secara interaktif dan up to date.
4. Jangkauan yang sangat luas ke seluruh dunia dan murah.
5. Melawan ”bad publicity” tentang Indonesia, misal: Indonesia dianggap tempat teroris dan kerusuhan sehingga orang takut berkunjung.
6. Menambah kredibilitas suatu organisasi karena memiliki e-mail dan website.
Kehadiran internet, terutama tersedianya website/portal pariwisata yang handal, lengkap, dan interaktif, tentu sangat mendukung promosi tujuan wisata yang ada di suatu daerah, sebagai contoh: sebuah website pariwisata milik suatu pemerintah daerah (pemda) memuat suatu promosi perjalanan wisata ke daerah yang meliputi:
• Lokasi obyek wisata (di mana dan apa saja yang bisa dilihat).
• Waktu yang dibutuhkan.
• Perkiraan biaya.
• Pendukung yang terkait (hotel, restoran, toko souvenir, sarana hiburan, atraksi wisata).
• Saran souvenir yang perlu dibeli.
• Budaya lokal (adat istiadat, bahasa, kesenian, dan lain-lain).
Teknologi yang tersedia harus dipilih dengan tepat, terutama menyangkut jenis layanan wisata yang ditampilkan. Untuk sekedar publikasi, cukuplah sebuah website yang memuat informasi pariwisata di sebuah daerah, berupa gambar/foto-foto dan narasi serta informasi yang diberikan masih bersifat satu arah, hanya berisi penjelasan supaya masyarakat mengetahui (web presence).
Sedangkan untuk layanan yang lebih kompleks dan rumit diperlukan teknologi yang lebih “advance”, misalnya: diperlukan adanya website yang interaktif dengan animasi flash, gambar dan link yang lengkap, sehingga calon customer bisa meminta suatu penjelasan secara lebih detail. Perlu ditambah pula menu semacam, jadwal trayek atau peta jalan interaktif, sehingga memudahkan calon customer untuk bisa sampai di suatu tempat. Perlu dipikirkan pula menu transaksi yang harus ada misalnya: reservasi hotel, nilai tukar mata uang, kamus, waktu/jam, pembayaran online, layanan sms interaktif, interaktif voice response/call center, dan lain-lain.
Supaya suatu website diminati oleh calon customer, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Informasi harus di-up date secara berkala (events, info baru, berita, artikel, gambar, film, animasi, dan lain-lain)
2. Suatu website juga harus responsif terhadap request dan pertanyaan (banyak yang tidak menjawab email) serta tanggap terhadap keinginan pengunjung dan komunikatif (memahami alasan mengapa audiens web berkunjung di suatu website).
3. Sesuaikan dengan target pembaca/pengunjung dengan cara penyampaian informasi (calon wisatawan asing membutuhkan informasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dan dalam bahasa Indonesia).
V. Kendala
Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh suatu Dinas Pariwisata di daerah untuk mengembangkan e-government di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Kesulitan utama secara teknis ada pada ketersediaan akses internet, serta peralatan komputer dan jaringan yang kurang memadai.
2. Secara non-teknis, kesulitan ada pada ketersediaan data (content) dari Dinas Pariwisata sendiri, yang sangat membutuhkan kerja sama dan keterbukaan dari setiap bidang dan seksi yang ada, sehingga data dapat terintegrasi dengan baik.
3. Kemampuan SDM yang relatif masih rata-rata dan belum sampai pada tingkat yang mahir, khususnya penguasaan jaringan komputer dan internet.
4. Pariwisata berbasis TI belum menjadi ”minded” dari pimpinan daerah, misalnya beberapa daerah, Dinas Pariwisata masih ”dianggap” dinas yang ”kering” dan ”dihindari” oleh para pejabat.
E-government merupakan aplikasi pemacu untuk memasarkan tujuan dan potensi wisata di daerah. Di zaman yang sedang berubah ini, suka atau tidak suka, semua hal harus berubah, termasuk sektor pariwisata daerah.
__________
Santoso Nugroho adalah seorang praktisi, penulis, dan pemerhati TI dengan bidang peminatan pada pengembangan electronic government daerah, bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap.
Sumber: diparta.cilacapkab.go.id
I. Perkembangan Global
Sebagaimana kita ketahui, seiring perkembangan teknologi informasi yang secara global melanda seluruh aspek kehidupan dan secara revolusioner membawa banyak sekali perubahan, misalnya maraknya pemakaian ponsel walaupun sekedar untuk bertelepon dan ber-sms ria, di dunia perbankan tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ATM dan internet banking. Ada lagi fenomena chatting di kalangan kaum muda yang begitu besar walaupun masih dalam taraf “ngobrol ngalor ngidul”.
Di dunia bisnis, pemanfaatan email dan website telah mampu meningkatkan performa dan daya saing bisnis di era globalisasi di mana kebutuhan akan komunikasi yang cepat dan ketersediaan data untuk proses pengambilan keputusan dan proses transaksi yang kompleks menuntut dunia bisnis untuk selalu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam berbagai aspek bisnis, dari sekedar menampilkan info perusahaan (web presence) sampai proses transaksi yang lebih rumit (semisal e-commerce dan e-bussiness).
II. Fenomena Electronic Government
Pada tataran pemerintahan, kita mengenal istilah e-government yang sedang menjadi trend dunia saat ini. Bagaimana pemanfaatan TI di pemerintahan yang kita kenal dengan fenomena e-government-nya? Ternyata pemanfaatan TI di pemerintahan tidak seperti yang kita bayangkan. Pengertian TI di pemerintahan masih sebatas komputer untuk pengetikan dan mendukung proses administrasi semata. Fungsi TI untuk proses pengolahan data dan transaksi yang kompleks serta penyediaan informasi publik masih jauh dari harapan. Apalagi proses pengambilan keputusan berbasis TI (misal: DSS/ EIS) masih belum menjadi fokus perhatian. Hal yang paling sederhana misalnya penyediaan data/informasi publik untuk kepentingan masyarakat terkadang masih dijumpai keengganan sebagian birokrat untuk membuka akses kepada publik supaya dapat meminta data dan informasi publik (share data)—yang memang data/informasi tersebut untuk konsumsi publik.
III. Pariwisata berbasis TI (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata)
Dunia pariwisata merupakan salah satu bidang garapan pemerintah daerah. Dalam mengembangkannya, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan e-government untuk mempublikasikan/memasarkan potensi wisata yang ada di daerah. Berbasis TI dalam hal ini berarti adanya suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kebutuhan untuk berlibur meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi tentang tujuan wisata, objek wisata yang menarik, sarana yang tersedia, seperti transportasi untuk mencapai tujuan wisata dan produk wisata yang diminati. Untuk memperoleh informasi tersebut, wisatawan sering mengalami kesulitan karena tidak mengetahui di mana dan pada siapa harus meminta informasi. Singkatnya, kebutuhan informasi di bidang pariwisata meningkat dan perlu disiapkan dengan rapi dan terstruktur agar dapat diakses dengan mudah.
Selain wisatawan yang membutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat, pihak lain yang juga membutuhkan data dan informasi tersebut adalah pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah—sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda. Jika bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya, sementara bagi industri pariwisata dan pemerintah adalah bahwa adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu SIM dapat membantu baik pemerintah maupun industri/pelaku pariwisata.
Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata, tentunya ada keinginan besar untuk menata informasi data pariwisata sebaik-baiknya agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat, dan dapat disebarluaskan secara mudah pula. Ada berbagai cara untuk penataan informasi tersebut. Kalau zaman dulu informasi disebarluaskan dari mulut ke mulut, kemudian melalui radio, surat kabar, televisi, dan media informasi lainnya, maka sekarang ini dengan kemajuan di bidang teknologi informasi ada beberapa sarana baru yang lebih mempercepat penyebarluasan informasi.
Secara umum, saat ini SIM merupakan kebutuhan setiap organisasi. Hal ini disebabkan karena data yang disimpan suatu organisasi harus selalu diperbaharui dan ditambah, sehingga keberadaannya dapat membantu dalam memberikan keputusan dengan cepat. Untuk bidang pariwisata, SIM dapat digunakan untuk mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, industri pariwisata, maupun pemerintah. Data pariwisata yang banyak dan selalu bertambah membutuhkan pengelolaan yang tepat. SIM punya kemampuan untuk membantu dalam mengambil keputusan, dan juga menyediakan informasi bagi pengguna data dan informasi pariwisata. Keberadaan SIM yang terintegrasi dengan baik, disertai dengan dukungan sistem komputer, akan sangat membantu pengelolaan data pariwisata.
Di samping kesiapan dari sistem pengelola data, orang yang membangun struktur sistem informasi ini harus benar-benar mengerti kebutuhan pengguna data tersebut, karena informasi pariwisata memiliki karakteristik data yang sangat beragam—seperti obyek dan daya tarik, data hotel, data sarana transportasi, dan data-data fasilitas lain, hingga ke data statistik, seperti jumlah wisatawan dan pemandu wisatanya—yang kesemuanya perlu dikelola secara terintegrasi. Data-data ini juga sangat dinamis, sehingga kompleks dalam pemilahannya, serta harus diperhatikan masalah keakuratan atau kebenaran datanya. Kegunaan dari setiap data juga harus diperhatikan berdasarkan segmen pasar penggunanya.
Berikut ini adalah data-data yang umumnya dibutuhkan dalam perencanaan pariwisata:
1. Data rencana pengembangan
• Kebijakan pembangunan, arah pembangunan, dan pengembangan wilayah; wilayah perencanaan dan wilayah yg lebih luas (mikro-makro).
• Karakteristik kepariwisataan di daerah; ideologi, politik, sosial-budaya, hukum, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
• Ketersediaan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas dan komunitas, regulasi dan kebijakan, sumber daya manusia, manajemen, dan informasi.
• Segmen pasar: wisman (wisatawan mancanegara) dan/atau wisnus (wisatawan Nusantara).
2. Data wisatawan
• Jumlah kunjungan (wisnus, wisman).
• Jumlah perjalanan (wisnus, wisman).
• Jumlah pengeluaran (wisnus, wisman).
• Pendapatan devisa (wisman).
• Profil wisatawan:
o Tinjauan geografis: daerah asal dan tujuan Wisata;
o Tinjauan demografis: jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan sebagainya;
o Tinjauan psikografis: minat, tujuan, dan sasaran berwisata;
o Tinjauan perilaku: kepuasan dan pengalaman berwisata.
3. Data industri pariwisata
• Database hotel dan akomodasi.
• Database agen dan biro perjalanan wisata.
• Database usaha jasa makanan dan minuman.
• Database jasa konsultan.
• Database jasa transportasi
4. Data destinasi pariwisata
• Fokus (tematik/clustering).
• Lokus.
• Daya tarik (alam, budaya, minat khusus).
• Fasilitas (hotel, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya).
• Aksesibilitas (transportasi).
• Komunitas (penduduk yang berada di sekitar obyek wisata).
• Kebijakan dan regulasi.
• Manajemen destinasi.
• Komunikasi dan informasi.
5. Analisis
• Kebijakan pembangunan yang ada (sektoral dan regional).
• Potensi kewilayahan; untuk mengetahui potensi wilayah dalam mendukung pengembangan pariwisata.
• Aspek ketersediaan (supply) dan perhitungan kebutuhan pengembangan.
• Aspek pasar dan proyeksi wisatawan.
6. Hasil Analisis
• Pengembangan pemasaran.
• Pengembangan destinasi pariwisata.
• Pengembangan sumber daya manusia.
• Pengembangan kelembagaan.
• Pengembangan tata ruang pariwisata.
• Pengembangan lingkungan (alam dan budaya).
• Pengembangan investasi.
Perumusan diarahkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Hasil pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data ditampilkan melalui website.
IV. Website Pariwisata
Pemanfaatan internet di dunia pariwisata dalam bentuk website/portal sangat beragam mulai dari sekedar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan yang lebih kompleks, misalnya: reservasi online (hotel, paket wisata, transportasi, dan lain-lain), sistem pembayaran online, pengelolaan database pariwisata daerah, dan proses interaksi serta transaksi lainnya.
Beberapa hal dari pemanfaatan internet untuk pariwisata antara lain:
1. Komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu, misal: orang Amerika yang ingin mencari informasi obyek wisata dan akomodasi di suatu daerah tertentu di Indonesia.
2. Akses yang mudah karena dapat dilakukan dari rumah.
3. Menyediakan informasi sedetail mungkin: harga, lokasi, informasi sekitar, cuaca, atraksi, events, secara interaktif dan up to date.
4. Jangkauan yang sangat luas ke seluruh dunia dan murah.
5. Melawan ”bad publicity” tentang Indonesia, misal: Indonesia dianggap tempat teroris dan kerusuhan sehingga orang takut berkunjung.
6. Menambah kredibilitas suatu organisasi karena memiliki e-mail dan website.
Kehadiran internet, terutama tersedianya website/portal pariwisata yang handal, lengkap, dan interaktif, tentu sangat mendukung promosi tujuan wisata yang ada di suatu daerah, sebagai contoh: sebuah website pariwisata milik suatu pemerintah daerah (pemda) memuat suatu promosi perjalanan wisata ke daerah yang meliputi:
• Lokasi obyek wisata (di mana dan apa saja yang bisa dilihat).
• Waktu yang dibutuhkan.
• Perkiraan biaya.
• Pendukung yang terkait (hotel, restoran, toko souvenir, sarana hiburan, atraksi wisata).
• Saran souvenir yang perlu dibeli.
• Budaya lokal (adat istiadat, bahasa, kesenian, dan lain-lain).
Teknologi yang tersedia harus dipilih dengan tepat, terutama menyangkut jenis layanan wisata yang ditampilkan. Untuk sekedar publikasi, cukuplah sebuah website yang memuat informasi pariwisata di sebuah daerah, berupa gambar/foto-foto dan narasi serta informasi yang diberikan masih bersifat satu arah, hanya berisi penjelasan supaya masyarakat mengetahui (web presence).
Sedangkan untuk layanan yang lebih kompleks dan rumit diperlukan teknologi yang lebih “advance”, misalnya: diperlukan adanya website yang interaktif dengan animasi flash, gambar dan link yang lengkap, sehingga calon customer bisa meminta suatu penjelasan secara lebih detail. Perlu ditambah pula menu semacam, jadwal trayek atau peta jalan interaktif, sehingga memudahkan calon customer untuk bisa sampai di suatu tempat. Perlu dipikirkan pula menu transaksi yang harus ada misalnya: reservasi hotel, nilai tukar mata uang, kamus, waktu/jam, pembayaran online, layanan sms interaktif, interaktif voice response/call center, dan lain-lain.
Supaya suatu website diminati oleh calon customer, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Informasi harus di-up date secara berkala (events, info baru, berita, artikel, gambar, film, animasi, dan lain-lain)
2. Suatu website juga harus responsif terhadap request dan pertanyaan (banyak yang tidak menjawab email) serta tanggap terhadap keinginan pengunjung dan komunikatif (memahami alasan mengapa audiens web berkunjung di suatu website).
3. Sesuaikan dengan target pembaca/pengunjung dengan cara penyampaian informasi (calon wisatawan asing membutuhkan informasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dan dalam bahasa Indonesia).
V. Kendala
Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh suatu Dinas Pariwisata di daerah untuk mengembangkan e-government di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Kesulitan utama secara teknis ada pada ketersediaan akses internet, serta peralatan komputer dan jaringan yang kurang memadai.
2. Secara non-teknis, kesulitan ada pada ketersediaan data (content) dari Dinas Pariwisata sendiri, yang sangat membutuhkan kerja sama dan keterbukaan dari setiap bidang dan seksi yang ada, sehingga data dapat terintegrasi dengan baik.
3. Kemampuan SDM yang relatif masih rata-rata dan belum sampai pada tingkat yang mahir, khususnya penguasaan jaringan komputer dan internet.
4. Pariwisata berbasis TI belum menjadi ”minded” dari pimpinan daerah, misalnya beberapa daerah, Dinas Pariwisata masih ”dianggap” dinas yang ”kering” dan ”dihindari” oleh para pejabat.
E-government merupakan aplikasi pemacu untuk memasarkan tujuan dan potensi wisata di daerah. Di zaman yang sedang berubah ini, suka atau tidak suka, semua hal harus berubah, termasuk sektor pariwisata daerah.
__________
Santoso Nugroho adalah seorang praktisi, penulis, dan pemerhati TI dengan bidang peminatan pada pengembangan electronic government daerah, bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap.
Sumber: diparta.cilacapkab.go.id
