Kesultanan Banten Dan Hubungan Dengan Wilayah Luar

Oleh : Edi S. Ekadjati

Titik tolak pembicaraan ini diawali dengan kutipan berikut berupa tentang deskripsi tentang lokasi, kondisi, dan situasi Banten tahun 1513 sebagaimana disaksikan dan dicatat oleh Tome Pires, seorang bangsa Portugis yang melakukan perjalanan keliling Nusantara dengan naik kapal laut, antara lain menyusuri pesisir utara Pulau Jawa dari arah barat menuju ke timur.

"The kingdom of Sunda has its ports. The first is the port of Bantam. Junks anchor in this port. it is (a) trading (port). There is a good city on the river. The city has a captain, a very important person. This port trades with the Maldive islands and with the island of sumatera on the Panchur side. This port is almost the most important of all; a river empties there by the sea. It has agreat deal of rice and foodstuffs and pepper (cortesao, II. 1944: 170).

Dari kutipan diatas yang kedudukan sumbernya sebagai sumber primer dapat diketahui bahwa pada waktu itu Banten merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Sunda yang Hinduistis dan berupa kota pelabuhan yang letaknya diujung barat sehingga merupakan kota pelabuhan pertama yang dikunjungi Tome Pires dalam perjalannya menyusuri pesisir utara Pulau Jawa. Kota pelabuhan ini terletak ditepi sungai. Kotanya sendiri rupanya ditata secara teratur dan rapih, sehingga dinilainya sebagai kota yang baik a good city

Pelabuhan Banten menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan­pelabuhan di Kepulauan Maladewa yang terletak di Samudera Hindia sebelah selatan India yang dapat ditempuh selama 5 hari perjalanan (Cortesao), II, 1944:162) dan di Pulau Sumatera, antara lain Pancur (Barus), sebuah kerajaan kaya di pesisir barat Sumatera yang ramai dikunjungi para pedagang dari India (Gujarat, Keling, Bengali), Persia, dan Arab (Cortesao, II, 1944: 160-161). Di pelabuhan Banten yang dipandang sebagai pelabuhan terpenting di Kerajaan Sunda biasa berlabuh beberapa kapal junk. Di pelabuhan ini tersedia barang dagangan berupa beras, bahan makanan, dan lada dalam jumlah banyak sekali. Kepala kota pelabuhan ini adalah seorang yang peranannya sangat penting.

Raja Sunda berkedudukan di "dayo", yaitu Pakuan Pajajaran (Kota Bogor sekarang), termasuk daerah pedalaman (Sutaarga, 1966). Dari sini diperlukan waktu 2 hari perjalanan dengan perahu lewat Sungai Ciliwung untuk mencapai pantai. Pantai dimaksud adalah kota pelabuhan Kalapa" (Jakarta sekarang) (Cortesao, II, 1944:172-173; Noorduyn, 1986). Di samping Banten dan Kalapa, masih ada kota pelabuhan lain di wilayah Kerajaan Sunda pesisir utara, yaitu (dari barat ke timur) Pontang, Cikande (Chegujde), Tangerang (Tamgara), Karawang (Caravann, dan Cimanuk" (Cortesao, II, 1944: 170-173).

Di luar Kerajaan Sunda masih ada kota pelabuhan dan atau kerajaan lain yang waktu itu biasa berhubungan dengan Kerajaan Sunda, terutama kota-kota pelabuhannya, baik hubungan dagang maupun hubungan diplomatik. Kota-kota pelabuhan dan atau kerajaan-kerajaan dimaksud adalah Pariaman, Andalas, Tulang Bawang, Sekampung, dan Palembang di Pulau Sumatera, Jawa, Malaka, Tanjungpura, Laure, Makassar, Madura bahwa pedagang muslim banyak dan sering datang ke pelabuhan­pelabuhan Kerajaan Sunda, tentu termasuk pelabuhan Banten. Daerah Islam masa itu ialah Aceh, Pedir, Pasai, Barus di Pulau Sumatera; Cirebon, Demak, Tuban, Gresik di Pulau Jawa; di samping Gujarat, Per­ sia, Bengali, Arab di luar Nusantara (Cortesao, II, 1944: 135-165).

Di luar Kerajaan Sunda masih ada kota pelabuhan dan atau kerajaan lain yang waktu itu biasa berhubungan dengan Kerajaan Sunda, terutama kota-kota pelabuhannya, baik hubungan dagang maupun hubungan diplomatik. Kota-kota pelabuhan dan atau kerajaan-kerajaan dimaksud adalah Pariaman, Andalas, Tulang Bawang, Sekampung, dan Palembang di Pulau Sumatera, Jawa, Malaka, Tanjungpura, Laure, Makassar, Madura dan lain-lain (Cortesao, II, 1944:171-172). Namun, diberitakan pula bahwa pedagang muslim banyak dan sering datang ke pelabuhan­pelabuhan Kerajaan Sunda, tentu termasuk pelabuhan Banten. Daerah Islam masa itu ialah Aceh, Pedir, Pasai, Barus di Pulau Sumatera; Cirebon, Demak, Tuban, Gresik di Pulau Jawa; di samping Gujarat, Per sia, Bengali, Arab di luar Nusantara (Cortesao, II, 1944: 135-165).

Sejak abad pertama Masehi telah diketahui adanya jalan dagang laut Asia yang menghubungkan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Di Kepulauan Nusantara sendiri terdapat jalan dagang taut yang menghubungkan wilayah timur dengan wilayah barat antara lain melalui pesisir utara Pulau Jawa. Jalan dagang Nusantara merupakan bagian dart jalan dagang Asia dan jalan dagang Asia merupakan bagian jalan dagang internasional yang menghubungkan benua Asia dengan benua Eropa. Jalan dagang Nusantara menempati kedudukan penting, karena di wilayah timur Nusantara menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah sangat banyak yang merupakan barang dagangan yang laku keras di pasar internasional, terutama pasar Eropa (Lear, 1960).

Letak Banten yang berada di (1) jalur jalan dagang Nusantara yang merupakan bagian jalur jalan dagang Asia dan jalan dagang dunia, (2) ujung barat Pulau Jawa, dan (3) dekat Selat Sunda menjadikan kedudukannya sangat strategis, mengingat kegiatan perdagangan di Nusantara dan Asia serta kedudukan barang dengan rempah-rempah di pasar internasional makin meningkat seiring dengan berdatangannya para pedagang Eropa ke wilayah ini. Selat Sunda menjadi pintu masuk utama ke Nusantara bagian timur lewat pantai barat Sumatera bagi pedagang­pedagang muslim, setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 dan kemudian bagi para pedagang Eropa yang datang dart arah ujung selatan Afrika dan Samudera Hindia. Disamping itu, pelabuhan Banten pun dilalui oleh kapal-kapal dagang yang datang dart dan menuju ke arah barat laut melalui Selat Bangka.

Kesultanan Banten dirintis pendiriannya oleh tiga unsur kekuatan, yaitu kekuatan-kekuatan dart Cirebon, Demak, dan Banten sendiri dengan pelopornya masing-masing ialah Susuhunan Jati, Fatahillah, dan Maulana Hasanuddin sejak awal abad ke-16 Masehi.⁴ Perintisannya diawali dengan kegiatan penyebaran agama Islam, kemudian pembentukan kelompok masyarakat muslim, penguasaan daerah secara militer (1526), dan akhirnya penguasaan daerah secara politik sampai berdirinya suatu pemerintahan yang berdiri sendiri yang diberi nama Kesultanan Banten (Djajadiningrat, 1983:214)⁵⁾

Sejak perintisannya Kesultanan Banten didukung oleh para pedagang muslim. Mereka berasal dart berbagai daerah di Nusantara dan luar Nusantara, disamping kemudian penduduk Banten sendiri.⁶) Itulah sebabnya, dalam perkembangan selanjutnya, Kesultanan Banten tampil sebagai negara maritim yang mengutamakan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Sedangkan bidang pertanian hanyalah sebagai unsur penunjang, berupa pembukaan lahan sawah yang ditanami padi sejak pemerintahan Maulana Yusuf (1570-1580) dan pembukaan lahan perkebunan lada (Djajadiningrat, 1983:214).

Memang kegiatan pelayaran dan perdagangan tinggal mengembangkan dart tradisi yang sudah ada sebagaimana diutarakan diatas. Pergantian penguasa Banten dart penganut Hinduistis kepada penganut Islam (sejak 1526) tidak berdampak mundurnya kegiatan perdagangan dan pelayaran, melainkan sebaliknya berdampak meningkatkan kegiatan tersebut. Soalnya, para pedagang muslim mempunyai tradisi dan motivasi kuat dalam bidang pelayaran dan perdagangan pada masa itu. Kenyataan pada masa itu aktivitas pelayaran dan perdagangan disepanjang pesisir utara Pulau Jawa, umumnya perairan Nusantara, makin didominasi oleh pedagang muslim. Hal itu diakui sendiri oleh Raja Sunda yang mengkhawatirkan perkembangan dem ikian, sampai-sampai is membatasi jum lab pedagang muslim masuk ke pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda (Cortesao, H, 1944:173).

Kecenderungan .tersebut tidak dapat dibendung, apalagi karena kekuatan Kerajaan Hindu itu (Sunda di barat dan Majapahit di timur Pulau Jawa) makin lama makin merosot, bahkan akhirnya hancur sama sekali. Dalam pada itu, walaupun tampil sebagai kerajaan Islam (kesultanan), namun sultan-sultan Banten menganut kebijakan terbuka dalam kegiatan ekonomi. Pelabuhan Banten dijadikan pelabuhan transito yang bersifat internasional sehingga semua pedagang dart manapun asalnya serta berkebangsaan, berkebudayaan, dan beragama apapun diberi kebebasan untuk keluar-masuk pelabuhan Banten untuk melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan, asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Demikianlah, meskipun Fatahillah pernah bermusuhan dengan orang Portugis sampai pada tingkat konflik senjata di pelabuhan Kalapa (1527), namun pada tahun-tahun berikutnya orang-orang Portugis itu dapat bebas keluar-masuk pelabuhan Banten untuk melakukan kegiatan perdagangan, seperti halnya juga para pedagang dart Inggris, Swedia, Perancis, Belanda, Bali dan Bahkan pada tahun 1546 orang Portugis rela (demi kepentingan dagang) menyediakan dirt sebanyak 40 orang bergabung armada Banten untuk ikut serta menyerang Pasuruan (sisa-sisa kekuatan Majapahit) dalam rangka membantu Demak (Djajadiningrat, 1983:84). Pada tahun 1619 orang-orang Inggris pernah membantu Banten dalam upaya mengusir orang-orang Belanda dari Banten, karena dianggap melanggar kebijakan Pemerintah Banten (Vlekke, 1967). Seperti halnya kota-kota pelabuhan masa itu, di kota pelabuhan Banten pun sterdapat perkampungan penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan berbagai bangsa dari luar Nusantara, seperti Melayu, Ternate, Banjar, Banda, Bugis, Makasar, Jawa, dan lain-lain serta Gujarat, Pegu (Birma), Siam, Parsi, Arab, Turki, Bengali, dan Cina (Leur, 1960: 133-134; Tjiptoatmodjo, 1983:64).

Seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang mendatangkan kemakmuran dan sekaligus kekuatan negara, Kesultanan Banten setahap demi setahap berupaya memperluas wilayah kekuasaan ke daerah sekitarnya yang dipandang dapat menguntungkan perekonomian dan suatu waktu bisa membahayakan eksistensi negara. Di samping itu, Kesultanan Banten pun pada waktu yang sama berupaya menjalin hubungan balk dengan negara-negara tetangga (Cirebon, Demak, Mataram) dan negara-negara yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam keraton Banten sendiri, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya, Sultan Haji.

Pada masa pemerintahan Hasanuddin (1550-1570) Banten memperluas wilayah kekuasaan ke Lampung dan daerah sekitarnya (Djajadiningrat, 1983:214). Di wilayah ini ditemukan beberapa prasasti dan bukti-bukti lainnya yang mengukuhkan eksistensi kekuasaan Banten disini. Selanjutnya, daerah Bengkulu sampai Selebar yang berbatasan dengan Sumatera Barat berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Banten. Kiranya penguasaan wilayah ini dimaksudkan untuk menguasai seluruh perairan Selat Sunda yang sangat strategis bagi kepentingan pelayaran dan perdagangan Banten (Kartodirdjo, 1988:112) serta perluasan kebun lada. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf (1570­1580) daerah pedalaman Kerajaan Sunda, termasuk pusat pemerintahannya (Pakuan Pajajaran), berhasil diduduki oleh pasukan Banten yang dibantu oleh kontingen Cirebon (Atja, 1986:151-152, 189). Selanjutnya, ditetapkan batas wilayah kekuasaan antara Banten dengan Cirebon, yaitu Sungai Citarum dari muara sampai ke daerah pedalamannya (Cianjur sekarang) (Ekadjati, 1975:103-104; Ekadjati dkk., 1991). Pada masa pemerintahan Maulana Muhammad atau Muhammad Nasruddin (1580-1596) Banten bermaksud menguasai daerah Palembang. Untuk itu dikirimlah ekspedisi militer di bawah komando Maulana Muhammad sendiri. Namun karena Maulana Muhammad gugur dalam pertempuran, maksud tersebut tidak tercapai (Djajadiningrat, 1983: 214). Tampaknya penguasaan Palembang dimaksudkan bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan, melainkan juga dikandung maksud untuk menambah dan memperluas tempat kegiatan pelayaran dan perdagangan dengan sasaran berikutnya menguasai kegiatan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka yang memang sepanjang zaman memainkan peranan sangat penting. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1684), Banten berupaya memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaan ke wilayah Priangan, Cirebon, dan sekitar Batavia guna mencegah perluasan wilayah kekuasaan Mataram yang telah masuk sejak awal abad ke-17 dan mencegah pemaksaan monopoli perdagangan VOC terhadap Banten. (Tjandrasasmita, 1967: Kartodirdjo, 1988: 113-115, 150-154, 204-209). Namun upaya tersebut berakhir dengan kegagalan, akibat pertentangan di dalam keraton Banten sendiri, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya, Sultan Haji.

Dalam rangka menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga, Maulana Hasanuddin menikah dengan puteri Demak dan membantu Demak dalam menaklukkan Pasuruan (1546). Putera mahkota Banten pun menikah dengan puteri Silebar guna mempererat hubungan dengan daerah kekuasaan yang jauh dan menghindari kemungkinan datang serangan dari utara (Aceh, Pagaruyung). Sejak awal telah terjalin hubungan erat dengan Cirebon melalui pertalian keluarga (kedua keluarga keraton keturunan Susuhunan Jati) dan kerjasama bidang keagamaan, militer, dan diplomatik. Dalam hal ini, Cirebon pernah membantu Banten dengan mengirim pasukan militer dalam upaya menduduki ibukota Kerajaan Sunda. Sebaliknya, Banten membantu Cirebon dalam membebaskan dua orang putera Panembahan Girilaya (1650-1662), yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, yang ditahan diibukota Mataram dan pasukan Trunojoyo di Kediri tahun 1677 (Ekadjati dkk., 1991:79-80, 88-89, 131-133). Walaupun begitu, hubungan Banten dengan Cirebon pernah pula diwarnai oleh suasana lain. Jika terjadi konflik antara Banten dengan Mataram, Cirebon selalu bersikap netral, walaupun kadang-kadang Banten mendesak Cirebon agar memihak kepadanya dan kadang-kadang Mataram mendesak Cirebon akan berpihak kepadanya (Ekadjati dkk, 1991: 114-115, 119-120). Pada tahun 1649 karena mendapat ancaman halus dad Sultan Mataram, Cirebon mengirim armada untuk menyerang Banten, namun gagal. Dalam tradisi Banten peristiwa tersebut disebut Pagarage atau Pacaebonan (Djajadiningrat, 1983: 67-69). Disamping itu, atas jasa Banten dalam membebaskan dan mengembalikan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya dari tahanan Mataram dan tentara Trunojoyo serta mengembalikan mereka ke Cirebon, bahkan mengangkatnya menjadi Sultan di Cirebon. sejak 1676 kekuasaan Banten merasuk ke dalam keraton Cirebon. Hal ini berlangsung sampai tahun 1681, dimana Cirebon menjal in hubungan dan kerjasama dengan VOC (Ekadjati dkk., 1991).

Hubungan Banten dengan Mataram sering diwarnai oleh ketegangan, akibat besarnya keinginan Mataram untuk menjadikan Banten berada di bawah kekuasaannya, tetapi Banten selalu menolaknya. Hal itu terjadi, misalnya pada tahun 1628. 1649. Soalnya Mataram mempunyai keinginan untuk berkuasa atas seluruh Pulau Jawa. Dalam keadaan tegang demikian, Cirebon sering bertindak sebagai penengah guna mendinginkan situasi tersebut. Pada waktu Mataram akan menyerang Batavia dan mengajak kerjasama dengan Banten, pihak Banten menolak ajakan kerjasama tersebut atas dasar pertimbangan, jika Batavia sudah ditundukkan, pada gilirannya Banten akan diserang Mataram (Djajadiningrat. 1983). Sebaliknya, pada waktu kekuasaan Banten telah masuk di Cirebon (sesudah tahun 1677), pihak Mataram mengliubungi Cirebon agar bekerjasama dengan Mataram untuk menghadapi Banten.

Sesungguhnya sejak kedatangannya yang pertama di Banten (1596), hubungan antara Banten dengan orang Belanda diwarnai gejala kurang baik. Tetapi hubungan mereka yang tidak baik diawali oleh kehendak orang Belanda yang diwakili oleh kongsi dagang mereka, yaitu VOC. yang selalu mendesak Banten agar memberi hak monopoli atas perdagangan mereka di Banten. Sudah barang tentu kehendak orang Belanda demikian ditolak mentah-mentah oleh Banten. karena bertentangan dengan kebijakan Banten yang menerapkan perdagangan bebas dan juga akan merugikan perdagangan dan usaha pelayaran Banten. Konflik besar antara keduanya, setelah VOC memperoleh tempat kedudukan di Batavia (1619). Puncak konflik terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang mengakibatkan terjadinya peperangan puluhan tahun lamanya. Perang tersebut baru berhenti, setelah Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap (1683), akibat penghianatan puteranya sendiri (tentang ini, lihat: Tjandrasasmita, 1967). Pada awal abad ke-19 pun terjadi lagi konflik senjata antara pasukan Banten dengan serdadu kolonial Belanda yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Konflik ini berakhir dengan ditangkap dan dibuangnya Sultan Banten ke Surabaya. Bahkan akhirnya, Kesultanan Banten dihapuskan samasekali dan wilayahnya digabungkan dengan wilayah Hindia Belanda. Berakhirlah keberadaan Kesultanan Banten pada perempatan pertama abad ke-19 Masehi.

Catalan
Dayo, daiyo adalah penyebutan salah dari kata bahasa Sunda dayeuh (kota, ibukota). Mungkin akibat salah dengar atau kurang paham orang Portugis akan bahasa Sunda. Lihat : Djajadiningrat, 1983: 83, 147, 155. Contoh kesalahan model demikian adalah : Samiam untuk Sanghyang, Tumungo untuk Tumenggung, Samgydepati untuk Sang Adipati, Chiamo untuk Cimanuk.

Nama sesungguhnya kota ini adalah Kalapa, walaupun dalam berita Eropa lain disebut juga Sunda Kalapa. dan Xalatara. Penyebutan Sunda Kalapa yang populer pada masa kemudian. mungkin untuk menunjukkan Kalapa di wilayah Sunda: seperti halnya Banten disebut pula Sundabata, Sumdabamta. Lihat: Cortesao, 11,1944: 170, 171 (catatan kaki). Pada tahun 1833 orang Priangan generasi tua masih menyebut Pulau Kalapa (cocos eiland) untuk Jakarta sekarang (Oort & S. Muller, 1836).

Cimanuk dinyatakan oleh Tome Pires sebagai daerah pantai paling timur Kerajaan Sunda dan setelah itu mulai dari Cirebon disebutnya sebagai wilayah Jawa. Pernyataan tersebut sesuai dengan sumber tradisi Cirebon yang menuturkan bahwa sejak tahun 1479 Cirebon melepaskan diri dari ikatan dengan Kerajaan Sunda dan menyatakan menjadi negara yang berdiri sendiri. Lihat :Atja, 1986.

Hal tersebut dikemukakan secara jelas dalam berita Portugis dan sumber tradisi bahwa pernah dikirim ekspedisi militer ke Banten, terdiri atas pasukan dari Cirebon dan Demak. Bertindak sebagai komandan seluruh pasukan ialah Fatahillah (dalam berita Portugis disebut Faletehan atau Falatehan). Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati) bertindak sebagai kepala negara dan pemimpin agama (wali). Bahkan menurut sumber tradisi (Babad Carbon), Susuhunan Jati menikah dengan Kawung Anten, puteri beras dari Banten. Tatkala pasukan militer datang (1526), di Banten telah ada kelompok masyarakat yang telah masuk Islam. Mereka ini mendukung dan membantu pasukan muslim. Lihat: (Atja, 1986; Ekadjati, 1978)

Menurut sumber tradisi (Babad Carbon, Carita Purwaka Caruban Nagari), tatkala Susuhunan Jati, waktu itu masih disebut Syarif 1-Iidayat namanya, singgah di Banten untuk pertamakalinya, di situ telah ada sejumlah orang muslim hasil usaha Sunan Ampel. Ekspedisi militer dari Cirebon dan Demak (1526) dan sesudah itu mengangkat kepala daerah Banten dari kalangan muslim, yakni Pangeran Hasanuddin, putera Susuhunan Jati dari Kawung Anten. Adapun Fatahillah diangkat menjadi Kepala Daerah Kalapa yang kemudian diganti namanya Jayakarta. Tahun 1552 atau 1568 Banten menyatakan diri berdiri sendiri, tak terikat lagi dengan Cirebon. Lihat: (Atja, 1986; dan Ekadjati. 1978)

6. Anggota kontingen ekspedisi militer dari Cirebon dan Demak tahun 1526, rupanya terus menetap di Banten dan Kalapa. Banyak pedagang dari luar Banten, termasuk luar Nusantara, menetap pula di kota Banten, lebih lebih setelah Malaka jatuh ketangan Portugis tahun 1511.

Daftar Pustaka
Atja.
1986 Carita Purwaka Caruban Nagari; karya Sastra SebagaiSumber Pengetahuan Sejarah. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

Atja & Ayatrohaedi.
1986 Nagarakretabhumi I. Bandung: Bagian ProyekPenelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Cortesao, Armando.
1944 The Sutna Oriental of Tome Pires. London: The Hakluyt Society.

Djajadiningrat, Hoesein.
1983 Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Bunten. :Djambatan KITLV.

Ekadjati, Edi S.
1975 "Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat", dalamSejarah Jawa Barat; Dari Masa Prasejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam. Bandung: Proyek Panunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat

-------
1978 Babad Cirebon, Tinjauan Sastra dan Sejarah. Bandung: Fakultas Sastra Unpad.

---------, dkk
1991 Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas. Bandung:Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat & Fakultas Sastra Unpad.

Graaf & Th.G.Th. Pigeaud, H.J.De.
1989 Kerajan-Kerajan Islam di Jawa; Peralihan dariMajapahit ke Mataram, Jakarta: Grafiti Pers.

Kartodirdjo, Sartono
1988 Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium sampai imperium I. Jakarta: Gramedia.

--------, ,dkk
1975 Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Leur, J.C.van
1960 Indonesia Trade and Society. Bandung: Sumur Bandung.

Michrob, Halwany
1993 Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banters. Jakarta: Yayasan Baluwarti.

Munandar & Edi S. Ekadjati, Agus Aris.
1991 Pustaka Pararatwan i Bhunii Jawadwipa Parwa ISargah I-4: Rangkunian Isi, Konteks Sejarah dan Peta. Jakarta: Yayasan Pembangunan Jawa Barat.

Noorduyn,J.
1986 Bujangga Manik's Journeys Through Java: Topographical Data from an Old Sundanese Source. BKI

Oort & S. Muller, van.
1836 "Aanteekeningen gehouden op eene reize over eengedeelte van bet Eiland Java^-. TBG XVI, hal. 83-156.

Sutaarga, Mob. Amir.
1966 Prabu Sili•angi. Bandung: Duta Rakyat

Tjandrasasmita, Uka.
1967 Musuh Besar Kompeni Belanda Sultan Ageng Tirtajasa. Djakarta: Kebudayaan Nusalarang.

.Tjiptoatmodjo, F.A. Sutjipto.
1983 Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura: Abad XVIIsampai Medium Abad XIX Yogyakarta; UGM.

Vlekke, Benard H.M
1967 Nusantara (Sejarah Indonesia). Kualalumpur: Dewar Bahasa dan Pustaka.

Photo : http://daluang.com

Sumber :
Sri Sutjatingsih, 1997. Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi Jakarta. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan